Bank Dunia Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat ke 5 Persen pada 2026, Tekanan Fiskal Menguat

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi lima persen pada tahun 2026. Perlambatan ini dipicu oleh meningkatnya tekanan fiskal akibat program belanja pemerintah yang ambisius serta kenaikan biaya subsidi bahan bakar menyusul konflik geopolitik yang melibatkan Iran.

Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah Indonesia, yakni berkisar antara 5,4 persen hingga enam persen. Laporan yang dirilis pada Jumat (12/6/2026) itu mengindikasikan bahwa tekanan terhadap perekonomian domestik sudah mulai terasa sejak tahun ini. Indonesia disebut mengalami arus keluar modal dalam jumlah besar, nilai tukar rupiah merosot ke titik terendah sepanjang sejarah, dan indeks pasar saham anjlok lebih dari 30 persen.

Dalam penilaiannya terhadap perekonomian Indonesia, Bank Dunia menyatakan bahwa proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2026 lebih mencerminkan hasil kuartal pertama yang lebih kuat dari perkiraan serta percepatan belanja publik di awal tahun. Kondisi ini dinilai bukan disebabkan oleh lingkungan eksternal yang lebih kondusif atau perbaikan penilaian risiko.

“Proyeksi 2026 mencerminkan hasil kuartal pertama yang lebih kuat dari perkiraan serta percepatan belanja publik di awal, bukan karena lingkungan eksternal yang lebih kondusif atau penilaian risiko yang lebih baik,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Lembaga keuangan internasional itu menekankan bahwa tingkat pertumbuhan ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan stimulus fiskal pemerintah untuk mendorong konsumsi publik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan risiko mengingat ruang gerak fiskal Indonesia yang terbatas dalam hal pengeluaran. Tekanan semakin bertambah karena harga minyak yang lebih tinggi meningkatkan biaya subsidi energi dan kompensasi, sementara depresiasi rupiah memperbesar beban pembayaran utang luar negeri.

“Harga minyak yang lebih tinggi meningkatkan biaya subsidi energi dan kompensasi, sementara depresiasi rupiah meningkatkan biaya pembayaran utang luar negeri,” demikian isi laporan tersebut.

Bank Dunia menyerukan agar pemerintah secara bertahap menyesuaikan kembali kebijakan subsidi bahan bakar guna menahan tekanan fiskal yang kian meningkat. Selama ini, Indonesia menggunakan anggaran negara untuk menjaga harga bahan bakar tetap tidak berubah sebuah langkah yang bertujuan memperkuat dukungan publik. Pemerintah baru menaikkan harga untuk dua jenis bensin nonsubsidi pada awal pekan ini sebagai bentuk penyesuaian kebijakan.

Di sisi lain, laporan Bank Dunia memperingatkan bahwa subsidi yang bersifat umum justru lebih banyak menguntungkan rumah tangga kaya dibandingkan kelompok masyarakat rentan. Lonjakan harga minyak, menurut lembaga tersebut, justru membuka peluang untuk mereformasi program subsidi dan beralih ke bantuan yang lebih tepat sasaran. Langkah yang direkomendasikan mencakup pemberian transfer tunai kepada 40 persen rumah tangga termiskin serta pengalihan penghematan anggaran untuk perlindungan sosial dan investasi.