Pemerintah Salurkan 828.000 Ton Beras Subsidi Mulai Maret hingga 2026

Jakarta - Program beras subsidi untuk masyarakat, atau yang dikenal sebagai Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bakal digulirkan lagi. Kali ini, pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan program itu berjalan dari awal Maret hingga akhir tahun 2026. Targetnya? Menyalurkan tidak kurang dari 828.000 ton beras.

Nah, untuk mewujudkan target itu, anggaran subsidi yang disiapkan cukup besar: hampir Rp 5 triliun persisnya. Dana itu diambil dari pagu anggaran Bapanas sendiri.

Lalu, siapa yang ditugaskan? Perum Bulog, tentu saja. Instruksinya, Bulog harus memprioritaskan daerah-daerah yang bukan sentra produksi padi. Daerah yang lagi tidak ada panen raya juga jadi sasaran utama. Tujuannya jelas, agar stabilisasi harga benar-benar terasa di wilayah yang rawan gejolak.

Menariknya, stok beras pemerintah yang dikelola Bulog disebut-sebut dalam kondisi aman. Kepala Bapanas yang juga merangkap sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut angka 3,7 juta ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia, itu mimpi kita,” ujar Amran dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/3).

Dia melanjutkan dengan optimis, “Stok CBP kita hari ini 3,7 juta ton. Hitungan kami pertengahan Maret itu bisa tembus 4 juta ton. Akhir bulan bisa sudah mencapai 5 juta ton.”

Dengan stok sebanyak itu, kata dia, program beras SPHP buat masyarakat bisa jalan tanpa kendala berarti.

Nah, ada yang baru di aturan teknis tahun ini. Berdasarkan juknis terbaru, beras SPHP nantinya akan disalurkan dalam dua pilihan kemasan kecil: 5 kg dan 2 kg. Kemasan besar 50 kg masih ada, tapi khusus untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Maluku, Papua, dan kawasan 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, perbatasan). Daerah lain bisa saja dapat, tapi harus lewat rapat koordinasi dulu.

Soal belinya juga ada batasannya. Jangan harap bisa borong. Setiap konsumen cuma boleh beli maksimal lima kemasan ukuran 5 kg. Kalau pilih yang 2 kg, batasnya dua kemasan saja. Aturan ini dibuat ketat, karena beras ini mengandung subsidi negara dan dilarang keras untuk diperjualbelikan kembali.

Lalu, berapa harganya? Ternyata beda-beda tergantung wilayah.

Untuk area Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, harganya di gudang Bulog cuma Rp11.000 per kilo. Dari distributor ke pengecer maksimal Rp11.700, dan di tingkat konsumen nggak boleh lebih dari Rp12.500 per kilogram.

Wilayah lain seperti Sumatera (selain Lampung dan Sumsel), NTT, dan Kalimantan, harganya sedikit lebih tinggi. Di gudang Rp11.300, ke pengecer Rp12.000 maksimal, dan eceran tertinggi Rp13.100.

Yang termahal di Maluku dan Papua. Harga gudangnya Rp11.500, lalu ke pengecer Rp12.300, dan di tingkat konsumen dibatasi sampai Rp13.500 per kilo.

Sebagai perbandingan, program serupa di tahun 2025 yang diperpanjang sampai Februari kemarin realisasinya cukup tinggi: mencapai 1,025 juta ton. Angka itu mungkin jadi patokan sekaligus tantangan untuk kinerja di tahun ini.