Jakarta - Program beras subsidi untuk masyarakat, atau yang dikenal sebagai Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bakal digulirkan lagi. Kali ini, pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan program itu berjalan dari awal Maret hingga akhir tahun 2026. Targetnya? Menyalurkan tidak kurang dari 828.000 ton beras.
Nah, untuk mewujudkan target itu, anggaran subsidi yang disiapkan cukup besar: hampir Rp 5 triliun persisnya. Dana itu diambil dari pagu anggaran Bapanas sendiri.
Lalu, siapa yang ditugaskan? Perum Bulog, tentu saja. Instruksinya, Bulog harus memprioritaskan daerah-daerah yang bukan sentra produksi padi. Daerah yang lagi tidak ada panen raya juga jadi sasaran utama. Tujuannya jelas, agar stabilisasi harga benar-benar terasa di wilayah yang rawan gejolak.
Menariknya, stok beras pemerintah yang dikelola Bulog disebut-sebut dalam kondisi aman. Kepala Bapanas yang juga merangkap sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut angka 3,7 juta ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia, itu mimpi kita,” ujar Amran dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/3).
Dia melanjutkan dengan optimis, “Stok CBP kita hari ini 3,7 juta ton. Hitungan kami pertengahan Maret itu bisa tembus 4 juta ton. Akhir bulan bisa sudah mencapai 5 juta ton.”
Dengan stok sebanyak itu, kata dia, program beras SPHP buat masyarakat bisa jalan tanpa kendala berarti.
Artikel Terkait
Menteri Zulhas Pastikan Konflik Timur Tengah Tak Ganggu Stok Pangan dan BBM Nasional
BMKG Siapkan Layanan Prakiraan Cuaca Khusus Mudik Lebaran 2026
Arus Mudik di Simpang Ajibarang Masih Lengang, Puncak Diprediksi Kamis
Mensos Gus Ipul Tegaskan Data Akurat Kunci Utama Bansos Tepat Sasaran