Anggota DPR Desak Pemerintah Tak Lengah Meski Stok Beras Nasional Tembus 5 Juta Ton

Jakarta Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus, mendesak pemerintah untuk tidak lengah menjaga stabilitas pangan. Meskipun Indonesia baru saja mencatat pencapaian gemilang: cadangan beras nasional tembus 5 juta ton. Tapi menurut dia, itu bukan alasan untuk bersantai. “Stabilitas harus tetap dijaga, baik dari sisi distribusi maupun harga, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Alien dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 24 April 2026, seperti dilansir Antara. Situasi global lagi panas-panasnya. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat masih memanas, dan itu bisa berdampak langsung ke pangan kita. Mulai dari gangguan logistik, biaya distribusi yang membengkak, sampai tekanan pada harga komoditas. Makanya, Alien minta pemerintah benar-benar memastikan distribusi beras lancar sampai ke pelosok. Jangan sampai ada lonjakan harga yang bikin masyarakat menjerit. Di sisi lain, ia juga mendorong Perum Bulog untuk lebih optimal. Bukan cuma jadi gudang penyimpanan, tapi juga garda terdepan dalam menjaga keseimbangan pasar. Kalau perlu, gelar operasi pasar. “Stok yang besar harus diiringi dengan manajemen distribusi yang baik. Jangan sampai stok melimpah, tetapi harga di masyarakat tetap tinggi,” tegasnya. Ngomong-ngomong soal stok, data per 23 April 2026 menunjukkan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5.000.198 ton. Angka ini naik signifikan, berkat produksi dan serapan beras dalam negeri yang meningkat. “Capaian ini tentu sangat baik dan menjadi bukti kerja keras pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan,” kata Alien. Tapi ya itu tadi, stok besar saja tidak cukup. Menurut dia, Indonesia sekarang punya posisi yang lebih aman menghadapi ketidakpastian global. Namun begitu, pengawasan dan kebijakan yang tepat tetap harus jalan. Biar ketahanan pangan nasional benar-benar terjaga, bukan cuma di atas kertas. “Pencapaian stok beras tertinggi ini harus dapat dipastikan stabilitas pasokan dan harga yang terjangkau di tingkat masyarakat. Maka kita perlu berkolaborasi melakukan pengawasan bersama,” pungkas anggota dewan itu.