Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, membuka kemungkinan penambahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebanyak 5.000 orang. Rencananya, ini dilakukan bertahap nggak sekaligus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Menurut Rano, kebutuhan ini cukup realistis. Luas wilayah Jakarta dan kompleksitas masalah di dalamnya makin hari makin berkembang. Jadi, ya, wajar kalau mereka minta tambahan.
"Kalau Satpol PP minta 5.000, mungkin saja, tapi akan bertahap," ujarnya di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).
Dia lalu membandingkan dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Berdasarkan hitung-hitungan luas wilayah dan jumlah penduduk, Gulkarmat bahkan butuh sampai 11.000 personel. Nah, Satpol PP ini kan penegak peraturan daerah. Tugas mereka berat, apalagi cakupan layanan Jakarta dan sekitarnya makin meluas. Jadi, dukungan sumber daya manusia yang memadai jelas diperlukan.
Di sisi lain, Rano juga menyoroti soal penguatan kelembagaan. Misalnya, fasilitas markas komando alias mako. Sampai sekarang, kondisinya dinilai belum memadai. Padahal, Satpol PP ini punya armada besar dan personel banyak. Tapi, aneh kalau mereka nggak punya mako yang layak.
"Satpol PP ini pelaksana undang-undang dalam penertiban. Mereka punya armada besar, personel juga banyak. Tapi kalau tidak punya mako, itu aneh," tegasnya.
Belum lagi soal beban kerja. Anggota Satpol PP, menurut Rano, kerja ekstra. Bukan berarti berlebihan, tapi memang tuntutan tugasnya tinggi. Karena itu, kesehatan dan kesejahteraan personel harus jadi perhatian.
"Bukan berarti kerjanya berlebihan, tapi memang kerjanya ekstra. Tentu kesehatan menjadi prioritas," katanya.
Pemprov DKI Jakarta, lanjut Rano, bakal mengevaluasi semua kebutuhan ini secara menyeluruh. Termasuk mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang saat ini juga terdampak efisiensi anggaran. Namun begitu, dia menegaskan penguatan Satpol PP tetap penting. Apalagi, Jakarta ingin jadi kota global yang tertib dan aman.
Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, sudah mengungkapkan hal serupa. Beban kerja anggota di lapangan tinggi banget karena jumlah personel terbatas. Idealnya, menurut dia, kebutuhan personel mencapai lebih dari 10 ribu orang. Tapi, yang ada sekarang baru sekitar 5.000 personel. Jadi, butuh 5.000 tambahan untuk mencapai angka ideal itu.
"Dengan sistem tiga sif, jumlah personel di tiap sif menjadi sangat terbatas. Ini berdampak pada tingginya beban kerja yang harus ditanggung masing-masing anggota," kata Satriadi dalam keterangannya, Jumat (24/4).
Artikel Terkait
Polisi Segera Tetapkan Status Tersangka Guru Voli yang Diduga Lecehkan Bocah di Depok
Mobil Kades Purwasaba Banjarnegara Dibakar Orang Tak Dikenal, Polisi Kerahkan Labfor
Bahlil Sebut Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Dua Periode Sudah Biasa di Golkar
Wakil Ketua MPR Dorong Kolaborasi Perkuat Kepercayaan Publik pada Vaksinasi Anak