Bahlil Sebut Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Dua Periode Sudah Biasa di Golkar

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, angkat bicara soal usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin membatasi masa jabatan ketua umum parpol maksimal dua periode. Menurutnya, usulan semacam itu bukanlah hal yang aneh setidaknya bagi partainya.

“Soal ketua umum partai, saya pikir setiap partai punya cara yang beda-beda,” ujar Bahlil usai acara Paskah Partai Golkar di Tennis Indoor Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (24/4/2026) malam. “Di Golkar sendiri, bukan cuma dua periode. Setiap Munas, selalu ada ketua umum baru. Jadi biasa aja.”

Ia bahkan bilang, tak jarang Ketum Golkar cuma bertahan satu periode. Kalau sampai dua periode atau lebih? Menurut Bahlil, itu mungkin bisa dianggap sebagai prestasi.

“Ditentukan dua periode? Malah mungkin nggak sampai dua di Golkar. Satu periode aja udah syukur. Kalau dua, itu nasib. Tapi kalau ada prestasi, ya bisa lebih dari itu juga. Wallahualam,” katanya sambil tersenyum.

Ia menambahkan, “Jadi buat kami di Golkar, demokrasi itu bukan yang ala-ala kayak partai lain. Kami terbuka kok.”

Nah, soal apakah usulan KPK ini bakal diatur dalam undang-undang, Bahlil punya pandangan lain. Menurutnya, urusan seperti ini sebaiknya dikembalikan ke masing-masing partai. Jangan sampai semuanya diseragamkan.

“Masing-masing punya mekanisme sendiri, punya anggaran dasar. Anggaran dasar itu kan hasil Munas atau Kongres keputusan tertinggi partai. Jadi jangan dipaksakan seragam,” tegasnya. “Tapi ya, kalau ada aspirasi, silakan aja. Nggak ada masalah.”

Di sisi lain, KPK memang sudah melakukan kajian soal tata kelola partai politik. Salah satu temuan mereka: kaderisasi partai sering macet karena ketua umum menjabat terlalu lama. Maka, muncullah usulan pembatasan dua periode.

Kajian ini dilakukan pada 2025 lewat Direktorat Monitoring KPK. Hasilnya, ada empat poin yang dinilai perlu dibenahi dalam sistem parpol di Indonesia, plus 16 rekomendasi. Salah satunya berbunyi: “Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan.”

Begitulah. Usulan yang mungkin bikin sebagian politisi gelisah, tapi bagi Golkar? Seperti kata Bahlil, biasa aja.