Hilirisasi Mulai Hadapi Tantangan Kualitas, Ketergantungan pada Nikel dan Minimnya Dampak ke Industri Lokal Jadi Sorotan

Bisnis.com, JAKARTA Dulu, investasi hilirisasi cuma soal kejar-kejaran realisasi. Sekarang? Ceritanya beda. Tantangannya mulai bergeser ke urusan kualitas dan keberlanjutan dampak buat ekonomi dalam negeri. Makin kompleks, kata para pengamat.

Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), punya pandangan sendiri. Menurut dia, kontribusi investasi hilirisasi memang sudah hampir 30% dari total realisasi nasional. Tapi, di balik angka itu, mulai bermunculan persoalan struktural. Risikonya? Bisa menghambat laju ekspansi ke depan.

Salah satu masalah terbesar? Konsentrasi investasi yang terlalu tinggi pada komoditas tertentu. Nikel, misalnya. Ketergantungannya begitu besar. Akibatnya, begitu harga global berfluktuasi, arus investasi langsung ikut terpengaruh.

“Ketergantungan pada nikel terlalu besar, sehingga siklus harga global langsung memengaruhi arus investasi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Belum lagi soal kepemilikan. Investasi asing masih mendominasi. Nah, ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana nilai tambah dari proyek hilirisasi bisa dinikmati industri dalam negeri? Apakah distribusinya sudah adil? Atau malah timpang?

Di sisi lain, keterkaitan proyek hilirisasi dengan sektor ekonomi nasional juga terbatas. Yusuf bilang, banyak proyek yang masih bersifat enclave. Dampaknya kecil terhadap penguatan rantai pasok lokal dan penciptaan lapangan kerja. Ironis, mengingat nilai investasinya jumbo.

“Banyak proyek hilirisasi bersifat enclave, dengan keterkaitan terbatas ke industri domestik dan penciptaan lapangan kerja yang relatif kecil dibanding nilai investasinya,” sebut Yusuf.

Nah, soal ruang ekspansi, khususnya smelter nikel, mulai menunjukkan tanda-tanda kejenuhan. Udah kayak lahan yang terlalu sering ditanami, hasilnya mulai menurun. Makanya, diversifikasi ke komoditas lain jadi mendesak. Biar pertumbuhan tetap terjaga.

Tekanan juga datang dari luar. Standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) global makin ketat. Investor sekarang lebih selektif. Proyek hilirisasi harus bisa membuktikan diri memenuhi standar keberlanjutan yang lebih tinggi. Kalau tidak? Mereka bisa kabur.

“Dalam situasi global yang tidak stabil, faktor-faktor ini akan makin diperhitungkan oleh investor,” imbuh Yusuf.

Lalu, apa solusinya? Evaluasi kebijakan, kata Yusuf, jadi krusial. Fokusnya nggak bisa cuma pada seberapa besar investasi. Harus bergeser ke kualitas. Seberapa besar nilai tambah yang tercipta? Seberapa dalam integrasinya ke industri domestik? Seberapa besar dampaknya ke penyerapan tenaga kerja?

Insentif fiskal juga harus kompetitif secara regional. Apalagi dengan adanya standar pajak global yang baru. Ditambah lagi, komitmen aksesi ke OECD membawa konsekuensi reformasi kelembagaan yang nggak ringan. Kesiapan implementasi jadi kunci.

Belum lagi dinamika geopolitik global. Kenaikan biaya energi dan volatilitas nilai tukar bisa menunda realisasi investasi. Apalagi untuk proyek-proyek dengan tingkat keekonomian yang tipis. Risiko makin besar.

Meski begitu, Yusuf tetap melihat ada peluang. Di tengah ketidakpastian, Indonesia bisa jadi alternatif. Terutama ketika pelaku global mencari negara dengan stabilitas yang relatif lebih baik.

“Indonesia bisa menjadi salah satu tujuan alternatif, terutama untuk investasi sektor riil,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yusuf bilang prospek investasi tahun ini sangat bergantung pada dua hal. Pertama, seberapa dalam tekanan eksternal berlangsung. Kedua, seberapa cepat respons domestik dilakukan. Dua-duanya harus berjalan seiring.

Dalam skenario moderat, realisasi investasi masih bisa di kisaran Rp1.950 triliun sampai Rp2.050 triliun. “Artinya target bisa tercapai, tetapi dengan margin yang tipis. Jika tekanan global meningkat, ada risiko deviasi ke bawah. Sebaliknya, jika stabilitas terjaga dan reformasi berjalan efektif, ada ruang untuk melampaui target,” tutur Yusuf.