Iran Tegaskan Kendali Penuh atas Selat Hormuz, RUU Pengaturan Segera Diajukan

“Tidak pernah.” Hanya satu kata itu yang meluncur tegas dari seorang anggota parlemen senior Iran saat ditanya kapan mereka akan melepas kendali atas Selat Hormuz.

Di Teheran, Ebrahim Azizi mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menegaskan posisinya. “Ini hak kami yang mutlak, tak bisa diganggu gugat,” ujarnya. Lalu, dengan nada yang lebih terukur, dia menambahkan, “Iran-lah yang akan menentukan hak lintas, termasuk memberi izin pada kapal-kapal yang ingin melintasi selat itu.”

Rupanya, sikap keras ini tak cuma omong kosong. Menurut Azizi, yang kini memimpin Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen, semua ini akan segera punya payung hukum. “Kami sedang mengajukan rancangan undang-undang di parlemen,” jelasnya. RUU itu, katanya, berdasar pada Pasal 110 konstitusi dan mengatur soal lingkungan, keselamatan maritim, hingga keamanan nasional. Nantinya, angkatan bersenjata yang akan menjalankannya.

Di sisi lain, kekhawatiran global terus membesar. Bayangan penutupan selat sempit itu bukan lagi isapan jempol, dan dampak ekonominya bisa mengguncang dunia. Jelas, ini bukan krisis yang selesai dalam semalam.

Perang melawan AS dan Israel, rupanya, memberi Teheran senjata baru. Azizi dengan gamblang menyebut Selat Hormuz yang sudah dipersenjatai itu sebagai “salah satu aset kami untuk menghadapi musuh.” Dia adalah tokoh kunci di parlemen yang didominasi garis keras, dan pandangannya mencerminkan pemikiran banyak petinggi senior Iran yang semakin militeristik terutama setelah serangkaian pembunuhan terhadap pejabat mereka oleh AS dan Israel.

Bagi Teheran, kemampuan mengendalikan arus tanker minyak dan gas di selat itu bukan cuma alat tawar sementara. Ini untuk jangka panjang.

“Prioritas pertama Iran setelah perang adalah memulihkan daya gentar,” jelas Mohammad Eslami, seorang peneliti di Universitas Teheran. “Dan Selat Hormuz adalah alat tawar strategis utama.”

Meski begitu, Eslami menyebut Teheran terbuka membahas bagaimana negara lain bisa mendapat manfaat dari kerangka baru mereka. Tapi satu hal yang tak bisa ditawar: kendali atas selat itu tetap di tangan mereka. Itu intinya.

Namun, gambaran masa depan ala Iran ini ditolak mentah-mentah oleh sejumlah negara tetangga yang masih geram dengan serangan Iran selama lima minggu perang. Dr. Anwar Gargash, penasihat diplomatik presiden Uni Emirat Arab, menyebutnya “tindakan pembajakan yang bermusuhan.” Dia memperingatkan, penolakan Iran melepaskan kendali atas perairan internasional ini akan menciptakan preseden berbahaya bagi jalur maritim lain di seluruh dunia.

Azizi membalas dengan keras. “Merekalah para bajak laut yang menjual kawasan kami kepada Amerika,” sindirnya, merujuk negara-negara yang jadi pangkalan militer AS. “AS sendiri adalah bajak laut terbesar di dunia.”

“Kami selalu bilang, kita perlu kerja sama untuk mengamankan kawasan,” tegas Azizi lagi.

Tapi bagi kebanyakan negara Teluk kecuali Oman, sekutu dekat Iran yang menguasai pantai selatan selat pandangan itu sudah runtuh. Oman sendiri disebut telah berbicara dengan Teheran awal bulan ini untuk memastikan transit kapal tetap lancar dan aman.

Di internal Iran, ternyata ada juga perbedaan pandangan, walau kekuatannya belum jelas. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pernah membuat heboh dengan unggahan media sosial yang menyebut Selat Hormuz “sepenuhnya terbuka.” Presiden AS Donald Trump langsung membalas dengan “THANK YOU” huruf kapital.

Reaksi di dalam negeri cepat dan keras. Media yang dekat dengan IRGC mengecam Araghchi. Kantor berita Mehr menyatakan unggahan itu memberi “kesempatan terbaik bagi Trump untuk melampaui kenyataan.” Sementara Tasnim menyebutnya “cuitan buruk dan tidak lengkap” yang menciptakan ambiguitas menyesatkan.

Araghchi kemudian berusaha meluruskan, mengatakan selat hanya terbuka bagi kapal yang diizinkan angkatan laut IRGC dan melalui rute tertentu tentu dengan tarif. Azizi sendiri menepis kesan perpecahan. “Dalam urusan keamanan nasional, tidak ada moderat atau garis keras,” katanya. Nasib selat ini akan diputuskan di tingkat paling tinggi.

Isu panas ini konon akan jadi bahan pembicaraan dalam perundingan tingkat tinggi yang dikabarkan akan dilanjutkan di Islamabad. Putaran pertama sebelumnya gagal mencapai kesepakatan. Trump dikabarkan mengirim lagi delegasi yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance.

Pejabat Iran sendiri masih bungkam soal keikutsertaan mereka. Media lokal melaporkan Iran mungkin tak akan hadir selama blokade AS terhadap pelabuhan mereka masih berlaku.

Trump memang terus mendesak, bahkan dengan ancaman. Tapi Azizi hanya mengejek. “Saya tidak mengharapkan banyak dari seorang pria yang memelintir kebenaran,” ujarnya. “Kami hanya membela hak kami dari pemerasan Amerika.”

Saling ejek di media sosial antara pejabat Iran dan Trump jadi pemandangan biasa. Ironisnya, akses internet global yang mereka nikmati justru tak dirasakan rakyat Iran yang hidup dengan pemadaman digital berminggu-minggu. Ditanya kapa pemadaman dicabut, Azizi yang juga mengurusi portofolio keamanan nasional, menjawab samar. “Nanti, ketika kondisi sudah aman dan terjamin,” katanya, “agar musuh tidak mengambil keuntungan.”

Ketika ditanya soal gelombang penangkapan dan eksekusi terhadap demonstran baru-baru ini, Azizi kembali ke narasi lama. Dia menuding CIA dan Mossad berada di balik kerusuhan, dan menepis kekhawatiran akan pengerasan keamanan internal. “Dalam perang, bahkan dalam gencatan senjata, ada aturannya,” tegasnya akhirnya.