Rencana Iran untuk memungut biaya transit di Selat Hormuz mendapat sorotan tajam dari Uni Eropa. Kaja Kallas, sang kepala kebijakan luar negeri blok tersebut, secara tegas meminta Tehran membatalkan niatnya itu.
Lewat sebuah postingan di media sosial X, Kallas menegaskan posisinya. Menurutnya, hukum internasional sudah jelas mengatur soal ini.
"Berdasarkan hukum internasional, transit melalui jalur air seperti Selat Hormuz harus tetap terbuka dan gratis,"
Begitu bunyi pernyataannya, yang dikutip dari laporan Al Arabiya pada Sabtu (18/4/2026).
Ia tak berhenti di situ. Kallas memperingatkan bahwa langkah semacam ini bisa jadi preseden yang berbahaya. Bayangkan dampaknya bagi lalu lintas maritim global jika setiap negara mulai menerapkan aturan serupa.
"Skema pembayaran untuk transit apa pun akan menciptakan preseden berbahaya bagi jalur maritim global. Iran harus membatalkan rencana apa pun untuk mengenakan biaya transit,"
Tambahan ini sekaligus menegaskan tekanan diplomatik yang sedang dibangun.
Di sisi lain, ada secercah harapan. Kallas juga menyebut peran Eropa ke depan, terutama setelah gencatan senjata di kawasan itu berlaku. Tujuannya jelas: memulihkan arus perdagangan dan energi yang bebas dan lancar. Namun begitu, semua itu tentu bergantung pada pembatalan rencana pungutan tadi.
Jadi, situasinya masih tegang. Uni Eropa bersikukuh pada prinsip kebebasan navigasi, sementara Iran punya rencana lain yang bisa mengubah aturan main di selat yang vital itu.
Artikel Terkait
Ayah Mahasiswa Bersujud Minta Maaf ke Rektorat PNJ Usai Video Ciuman Sesama Jenis Viral
Polisi Tangkap Joki Penjambret Pedagang Siomai di Makassar, Satu Pelaku Masih Buron
KPK Kembali Gelar OTT, Imigrasi Jakarta Barat Jadi Sasaran Operasi ke-11 Sepanjang 2026
Empat Prajurit TNI Dituntut 2,5 Tahun Penjara atas Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS