Rencana Iran untuk memungut biaya transit di Selat Hormuz mendapat sorotan tajam dari Uni Eropa. Kaja Kallas, sang kepala kebijakan luar negeri blok tersebut, secara tegas meminta Tehran membatalkan niatnya itu.
Lewat sebuah postingan di media sosial X, Kallas menegaskan posisinya. Menurutnya, hukum internasional sudah jelas mengatur soal ini.
"Berdasarkan hukum internasional, transit melalui jalur air seperti Selat Hormuz harus tetap terbuka dan gratis,"
Begitu bunyi pernyataannya, yang dikutip dari laporan Al Arabiya pada Sabtu (18/4/2026).
Ia tak berhenti di situ. Kallas memperingatkan bahwa langkah semacam ini bisa jadi preseden yang berbahaya. Bayangkan dampaknya bagi lalu lintas maritim global jika setiap negara mulai menerapkan aturan serupa.
"Skema pembayaran untuk transit apa pun akan menciptakan preseden berbahaya bagi jalur maritim global. Iran harus membatalkan rencana apa pun untuk mengenakan biaya transit,"
Tambahan ini sekaligus menegaskan tekanan diplomatik yang sedang dibangun.
Di sisi lain, ada secercah harapan. Kallas juga menyebut peran Eropa ke depan, terutama setelah gencatan senjata di kawasan itu berlaku. Tujuannya jelas: memulihkan arus perdagangan dan energi yang bebas dan lancar. Namun begitu, semua itu tentu bergantung pada pembatalan rencana pungutan tadi.
Jadi, situasinya masih tegang. Uni Eropa bersikukuh pada prinsip kebebasan navigasi, sementara Iran punya rencana lain yang bisa mengubah aturan main di selat yang vital itu.
Artikel Terkait
Gempa Magnitudo 4,2 Guncang Melonguane dari Kedalaman 215 Kilometer
Megawati Soroti Venezuela dan Serangan AS-Israel ke Iran, Serukan Relevansi Dasa Sila Bandung
JK Bantah Tudingan Danai Kasus Ijazah Jokowi, Klaim Dirinya Pengantar ke Kursi Presiden
Arema FC Taklukkan Persis Solo 2-0 di Kanjuruhan Berkat Dua Gol Gabriel Silva