Pekan Pertama WFH ASN Dinilai Lancar, Pelayanan Publik Tetap Jadi Prioritas

Namun begitu, bukan berarti semuanya mulus. Pemerintah mengakui masih ada sejumlah kendala yang harus dibenahi. Misalnya, soal kesiapan infrastruktur digital yang ternyata belum merata di semua instansi. Proses memetakan jenis pekerjaan mana yang bisa fleksibel dan mana yang harus tatap muka juga masih berjalan.

"Memang ada variasi kesiapan infrastruktur digital antar instansi, dan beberapa masih dalam proses menyesuaikan pembagian tugas. Ini terus kami pantau dan sempurnakan," kata Rini.

Untuk daerah, ceritanya agak berbeda. Koordinasi diserahkan pada Kemendagri yang punya panduan teknis tersendiri bagi ASN di pemda. Evaluasi menyeluruh pun dinilai belum bisa dilakukan hanya dalam waktu seminggu. Rencananya, penilaian berkala akan digelar setiap dua bulan, dengan yang pertama dijadwalkan Juni mendatang.

Setiap instansi nantinya wajib melaporkan capaian kinerja, efisiensi energi, hingga kualitas pelayanan. Data itulah yang akan jadi bahan evaluasi untuk langkah penyesuaian ke depannya.

Di akhir pernyataannya, Rini menyampaikan optimisme yang berhati-hati. Ia mengingatkan bahwa mengubah budaya kerja birokrasi bukanlah hal instan.

"Intinya, kami optimistis namun tetap waspada. Transformasi budaya kerja birokrasi adalah proses, bukan peristiwa sekali jadi," pungkasnya.

Menurutnya, pengawalan yang konsisten sangat krusial agar tujuan jangka panjang seperti transformasi tata kelola dan efisiensi energi benar-benar bisa terwujud.