jelasnya.
Koordinasi antar lembaga juga dinilainya krusial. Dia menyebut peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) harus dioptimalkan untuk deteksi dini.
"Selain itu, kita kan punya FKDM, peran FKDM juga harus dioptimalkan untuk mendeteksi potensi gangguan ketertiban sejak dini. Koordinasi dengan Forkopimda, khususnya Polda Metro Jaya, perlu diperkuat dari level kelurahan sampai provinsi agar pencegahan bisa lebih cepat dan efektif,"
lanjut Mujiyono.
Perlu Penataan Ulang Parkir
Di sisi lain, persoalan parkir di Tanah Abang juga perlu mendapat perhatian khusus. Penataan dan penertiban yang baik bisa mengurangi celah bagi aksi premanisme. Dia menyinggung citra Jakarta sebagai kota global yang harus dijaga.
"Penataan parkir dan titik naik-turun penumpang juga sudah saatnya dibenahi lebih tertib dan transparan. Sistem parkir resmi, pengawasan CCTV, dan kanal pengaduan cepat harus benar-benar berjalan supaya tidak ada ruang bagi pungli maupun premanisme. Komisi A DPRD DKI akan mendorong evaluasi lintas instansi agar ada langkah pencegahan yang jelas dan berkelanjutan,"
ujarnya.
"Jakarta tidak boleh kalah oleh preman jalanan kalau kita sungguh ingin menjadikan Jakarta sebagai kota global. Ruang publik harus aman, tertib, dan warga yang mencari nafkah harus merasa dilindungi,"
imbuhnya menutup pernyataan.
Artikel Terkait
The Dudas -1 Syuting di Banyuwangi, Eksplorasi Kemiren hingga De Djawatan
Gubernur DKI Bakal Gelar Rpat Khusus Basmi Ikan Sapu-sapu
Pemprov Jatim Terapkan Aturan Ketat Penggunaan Ponsel di Sekolah
Kejagung Mutasi 114 Pejabat, Termasuk 65 Kajari