Pemerintah Sepakati Pengelolaan Sampah Aglomerasi di Jateng, Targetkan Kurangi 3.000 Ton per Hari

"Terima kasih atas antusiasme dan kerja keras Gubernur yang cukup cepat mengatasi dinamika yang terjadi di Jawa Tengah. Apalagi didukung Kepala Dinas yang paling trengginas di Indonesia," ungkapnya.

Di sisi lain, Luthfi sendiri menekankan bahwa kerja baru saja dimulai. Baginya, penandatanganan MoU harus segera dieksekusi di lapangan, bukan berhenti di atas kertas. Ia juga menyebut bahwa Pemprov punya beberapa proyek lain yang sedang berjalan.

"Selain pengelolaan sampah secara aglomerasi, Pemprov Jateng yang mulai mengembangkan refuse derived fuel di sejumlah daerah, di antaranya di Magelang, Banyumas, Cilacap dan lain sebagainya," jelas Luthfi.

Rupanya, masih banyak langkah lain yang sudah disiapkan. Pemerintah provinsi membentuk Satgas Sampah hingga ke tingkat desa, menyusun peta jalan menuju target zero sampah pada 2029, hingga meluncurkan Gerakan Jateng ASRI. Intinya, semua lini digerakkan.

"Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memilah dan memilih sampah. Artinya di tingkat hulu dan hilir harus bekerja sama sehingga ini akan tuntas secara bersama-sama," katanya menegaskan.

Kesepakatan monumental ini tentu saja melibatkan banyak kepala daerah. Tujuh di antaranya yang turut membubuhkan tanda tangan adalah Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Plt Bupati Pekalongan Sukirman, serta Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Sebuah kolaborasi yang ditunggu-tunggu, kini resmi dimulai.