Mengapa Budi Arie Setiadi Ditolak Masuk Partai Gerindra dan PSI?

Mantan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, dikabarkan tidak diterima ketika berusaha bergabung dengan Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut analisis politik, penolakan ini terjadi karena ia dianggap tidak memiliki privilege atau nilai tawar politik yang cukup.

Pandangan Pengamat Politik Wildan Hakim

Wildan Hakim, seorang pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, memberikan penjelasan mengenai situasi ini. Sebagai Ketua Umum Projo, Budi Arie dinilai tidak bisa dengan mudah mengalihkan haluan politiknya ke partai lain seperti Gerindra atau PSI.

Wildan menyatakan bahwa sikap penolakan dari kedua partai tersebut menunjukkan adanya sentimen negatif terhadap sosok Budi Arie. Ia menambahkan bahwa seorang aktor politik dengan nilai tinggi dan posisi tawar yang kuat biasanya akan dengan mudah diterima di partai mana pun yang ia tuju.

"Sayangnya, Budi Arie tidak mendapatkan privilege itu," ujar Wildan. Ia juga mencontohkan bahwa sudah banyak politikus yang berpindah partai dan diterima, namun hal tersebut tidak berlaku untuk Budi Arie.

Saran untuk Masa Depan Projo

Wildan Hakim yang juga merupakan dosen ilmu komunikasi di Universitas Al Azhar Indonesia memberikan saran lebih lanjut. Menurutnya, Budi Arie tidak cukup hanya dengan mengganti logo organisasi Projo.

Ia menyarankan agar nama Projo yang awalnya merupakan singkatan dari Pro Jokowi diubah menjadi Prokas atau Pro Kaesang. Alasannya, nama besar Jokowi dinilai sudah tidak relevan lagi untuk dilekatkan pada organisasi relawan, mengingat Jokowi tidak lagi ikut dalam kontestasi politik.

Wildan menegaskan bahwa Budi Arie seharusnya berpikir lebih maju dengan mendukung Kaesang Pangarep, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI.

Analisis ini memberikan gambaran jelas mengenai dinamika politik internal dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan seorang figur politik ke dalam partai baru.