Iran Setujui Gencatan Senjata Dua Pekan, Perundingan Damai dengan AS Segera Dimulai di Islamabad

Sebuah gencatan senjata dua pekan akhirnya disepakati. Ini membuka jalan bagi perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, yang rencananya digelar Sabtu (11/04) mendatang. Tapi keputusan ini jelas tak disukai semua orang. Di dalam negeri, kelompok garis keras Iran langsung naik pitam.

Bayangkan saja, baru beberapa hari lalu mereka memasang spanduk raksasa di salah satu persimpangan tersibuk di Teheran. Pesannya singkat dan menohok: "Selat Hormuz akan tetap ditutup."

Spanduk itu dianggap sebagai pernyataan sikap dari Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei. Figur yang belum banyak terlihat publik sejak ditetapkan sebagai pemimpin bulan lalu. Namun begitu, spanduk itu kini mungkin harus segera diturunkan. Semuanya berubah setelah Iran menyetujui gencatan senjata dan rencana perundingan di Pakistan. Padahal, sebelumnya Tehran berulang kali bersikukuh: tidak akan ada gencatan senjata sementara, apalagi perundingan damai.

Sebuah 'Hadiah' untuk Musuh?

Kekecewaan kelompok garis keras sangat terasa. Mereka merasa sedang di atas angin setelah Iran berhasil menutup Selat Hormuz dan melancarkan serangan rudal serta drone ke negara-negara Teluk. Bagi mereka, ini saatnya melanjutkan perang, bukan berunding. Bukankah posisi Iran sedang unggul melawan AS dan Israel?

Laporan dari lapangan menyebutkan, aksi protes pun meletus. Bendera AS dan Israel dibakar tak lama setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata pada Selasa (07/04) lalu.

Bahkan, sekelompok pria dari milisi Basij yang berada di bawah kendali Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) berbaris menuju Kementerian Luar Negeri Iran di tengah malam. Mereka menentang keputusan itu.

Beberapa jam kemudian, pemimpin redaksi surat kabar garis keras Kayhan menulis dengan nada pedas. Menurutnya, menyetujui gencatan senjata tak lain adalah "hadiah bagi musuh". Alasannya sederhana: jeda ini hanya memberi kesempatan bagi AS dan Israel untuk mengisi ulang persenjataan mereka sebelum perang berlanjut.

Keputusan akhir ternyata ada di Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC), lembaga pengambil keputusan tertinggi di bawah Pemimpin Tertinggi. Lembaga yang kini dipimpin Presiden moderat Masoud Pezeshkian itu menyetujui permintaan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, untuk menjadi mediator.