Pendekatan bertahap ini dianggap penting. Kerusakannya luas dan kompleks, merambah dari permukiman, infrastruktur, sampai ke sawah dan tambak. Dengan perkiraan pemulihan total butuh tiga tahun, tahapan kerja harus jelas dan terukur.
Ketua Tim Pengarah Satgas PRR, Pratikno, menambahkan bahwa nantinya rencana induk ini akan dikukuhkan lewat Peraturan Presiden. Ini penting sebagai dasar hukum untuk penggunaan anggaran dari kementerian dan lembaga yang terlibat di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
"Tahun 2026 tadi kita sepakati mana yang diprioritaskan itu akan direview oleh ketua tim pelaksana bersama dengan Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait. Kemudian secepatnya itu akan segera dialokasikan. Sebab, sekali lagi, kecepatan itu adalah sangat penting dalam penanganan bencana," ujarnya.
Sementara dari sisi pendanaan, Medrilzam dari Bappenas membeberkan angka yang tak kecil. Setelah melalui proses sinkronisasi yang intens dengan daerah, total kebutuhan pembiayaan indikatif mencapai sekitar Rp120 triliun.
"Sekitar Rp100,2 triliun akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dalam kurun waktu tiga tahun," ungkapnya.
Untuk tahun pertama, 2026, Bappenas dan Kemenkeu mengejar target percepatan dengan anggaran yang diproyeksikan mendekati Rp40 triliun. Tujuannya satu: program prioritas harus segera jalan.
Rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas semua ini dipimpin Menko PMK Pratikno. Hadir dalam pertemuan itu sejumlah nama penting, mulai dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Mendagri Tito Karnavian, hingga Kepala BNPB Suharyanto dan sejumlah pejabat kunci lainnya.
Artikel Terkait
PPATK Dorong Penanganan Penyalahgunaan BBM Subsidi Masuk Ranah Pencucian Uang
BTN: Belum Ada Perkembangan Signifikan Soal Naturalisasi Luke Vickery
Bareskrim Bongkar Jaringan Penyalahgunaan Subsidi, Negara Rugi Rp1,26 Triliun
Kru Artemis II Mulai Perjalanan Pulang Usai Pecahkan Rekor Jarak dari Bumi