katanya menegaskan.
Di sisi lain, pemerintah daerah diberi tugas untuk mengatur teknisnya. Mulai dari pembagian jadwal WFH dan WFO, sampai memperkuat infrastruktur digital pendukungnya. Data elektronik dan sistem informasi kepegawaian harus ditingkatkan agar kerja jarak jauh ini tak jadi kendala.
Ada target lain yang juga ditekankan Tito: efisiensi anggaran. Ia meminta kepala daerah menghitung dengan cermat penghematan yang dihasilkan dari pola kerja fleksibel ini. Penghematan itu nantinya harus dialihkan untuk membiayai program-program prioritas di daerah masing-masing.
“Gubernur, wali kota, dan bupati diminta melakukan penghitungan penghematan anggaran sebagai dampak dari perubahan budaya kerja yang lebih efektif dan efisien,”
ujar Tito.
Laporannya pun punya tenggat waktu yang ketat. Paling lambat tanggal 2 setiap bulan, laporan efisiensi itu harus sudah disiapkan. Kemudian, dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 4 di bulan yang sama setelah kebijakan berjalan. Sebuah langkah transformasi yang ambisius, tinggal menunggu eksekusinya di lapangan.
Artikel Terkait
Iran Ancam Serang Microsoft hingga Boeing, Balas Dendam atas Tewasnya Pejabat Tinggi
Haedar Nashir Kutuk Serangan Israel yang Tewaskan Prajurit TNI, Salah Satunya Kader Muhammadiyah
LPPOM MUI Tegaskan Kue Berbentuk Hewan Tertentu Tak Bisa Disertifikasi Halal
Kuwait Tuduh Iran Serang Kapal Tanker Minyaknya di Dekat Dubai