DPR Soroti Data Amburadul Hambat Penanganan Bencana dan Bansos

Persoalan serupa merembet ke program bansos. Dia menyinggung polemik penyaluran bantuan sosial yang justru memicu kecemburuan. Penyebabnya klasik: data penerima yang tidak tepat.

"Ada yang merasa dia berhak tidak menerima, sementara saat yang sama dia melihat orang yang tidak berhak justru mendapat bantuan," tambahnya, menggambarkan ketimpangan yang kerap terjadi.

Tak berhenti di situ, Doli juga menyinggung dunia politik elektoral. Dalam setiap pemilu atau pilkada, proses pemutakhiran data pemilih selalu menjadi pekerjaan rumah besar. Padahal, menurut pandangannya, hal itu seharusnya tidak perlu merepotkan jika fondasi datanya sudah kuat.

"Menurut saya, tugas penyelenggara pemilu itu terkait pelaksanaan kegiatan elektoral. Kalau kita sudah punya database yang bagus, mereka tinggal menjadi user saja," tegasnya.

Ucapan itu menyiratkan kritik yang dalam. Di usia Indonesia yang akan memasuki 80 tahun, bangsa ini dinilainya masih berkutat pada persoalan paling mendasar.

"Kita sampai dengan 80 tahun ini masih terjebak harus membereskan masalah pada level mendasar terkait soal data," ujarnya.

RDPU hari itu diharapkan bukan sekadar formalitas. Masukan dari berbagai narasumber diharapkan bisa memperkaya dan menguatkan RUU Satu Data Indonesia. Harapannya, nanti akan lahir landasan hukum yang kokoh untuk mewujudkan tata kelola data nasional yang akurat, sistematis, dan aman sesuai dengan kebutuhan zaman.