Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpin junta Myanmar, baru-baru ini dinominasikan jadi calon wakil presiden. Langkah ini jelas membuka jalan baginya untuk nanti bisa naik jadi presiden, sekaligus mengubah status pemerintahannya dari militer ke sipil. Padahal, sejak kudeta 2021, dialah orang nomor satu yang memegang kendali.
Menariknya, posisinya sebagai panglima militer tak akan kosong. Seperti dilaporkan AFP, Senin (30/3/2026), seorang mantan kepala intelijen sudah ditunjuk untuk menggantikannya. Pergantian ini seolah menyiapkan panggung bagi transisi kekuasaan yang sudah direncanakan.
Kita ingat, awal 2021 itu chaos. Min Aung Hlaing memerintahkan kudeta yang menjungkalkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Peraih Nobel Perdamaian itu ditahan, partainya dibubarkan, dan Myanmar pun terjerumus ke dalam konflik sipil yang berkepanjangan. Lima tahun berlalu dengan pemerintahan yang keras.
Lalu, di akhir Januari lalu, junta menggelar pemilu. Hasilnya? Kemenangan telak untuk partai-partai pro-militer. Tapi pemilu itu dikritik banyak pihak karena sangat dibatasi. Bahkan, junta sampai mengkriminalisasi siapa saja yang berani protes atau mengkritik proses pemilihan tersebut.
Artikel Terkait
Menteri LHK Tinjau Calon Lokasi PLTSa di Malang, Target Olah 1.038 Ton Sampah Per Hari
Satpol PP Bandung Terima Apresiasi Atas Kinerja Humanis dan Responsif Sepanjang 2024
Kebakaran Pabrik Helm di Bogor Belum Sepenuhnya Padam, Titik Api di Gudang Bahan Kimia Jadi Sorotan
Serangan Drone di Dilling Tewaskan 14 Warga Sipil, Hancurkan Delapan Rumah