Namun begitu, Indonesia tampaknya memilih jalan lain. Pemerintah kita lebih memilih bersikap hati-hati. Alasannya jelas: situasi geopolitik global yang sedang tidak menentu.
Eskalasi konflik di Timur Tengah, melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, jadi faktor utama yang bikin pasar energi dunia bergejolak. Bahlil mengakui, dinamika perang di sana bisa berubah dengan sangat cepat, hampir dari hari ke hari. Karena itulah, pemerintah merasa perlu memperhitungkan dampak jangka panjang jika konflik ini berlarut-larut.
Di sisi lain, kemampuan ekonomi masyarakat jadi pertimbangan paling mendasar. Stabilitas harga energi dianggap kunci untuk menjaga daya beli rakyat di tengah tekanan geopolitik yang makin panas.
Berbagai langkah antisipasi terus disiapkan oleh lintas kementerian. Tujuannya satu: menjaga ketahanan energi nasional agar tetap stabil.
Rapat koordinasi itu juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kehadirannya penting untuk memantau kapasitas fiskal APBN, memastikan anggaran subsidi masih mencukupi hingga akhir tahun. Sinergi antarlembaga ini diharapkan bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan.
Kebijakan subsidi ini nantinya akan dievaluasi secara berkala, dengan mencermati naik-turunnya harga minyak mentah dunia. Meski begitu, agenda jangka panjang pemerintah tetap sama: mentransformasi penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran dan efisien. Itu pekerjaan rumah yang masih panjang.
Artikel Terkait
Gubernur Sulsel Bahas Kerja Sama dan Stabilitas dengan Pejabat Kuasa Usaha AS
Samsat Keliling Polda Metro Jaya Beroperasi di Delapan Titik Hari Ini
Rano Karno Gulirkan Wacana Pemutaran Film Edukatif di Planetarium Jakarta
Polda Metro Jaya Gelar Layanan SIM Keliling di Lima Titik Jakarta Hari Ini