PBB Usulkan Rencana Rp1,5 Triliun untuk Atasi Krisis Bahan Bakar di Kuba

Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) punya usulan baru untuk menangani krisis yang melilit Kuba. Intinya, mereka mengajukan sebuah "rencana aksi" senilai US$94,1 juta, atau sekitar Rp1,50 triliun. Rencana ini, diungkapkan seorang pejabat pada Rabu (25/3), salah satunya mencakup sistem pelacakan penggunaan bahan bakar. Hal ini muncul di tengah pembicaraan dengan Amerika Serikat, agar sumber energi bisa dialirkan untuk bantuan kemanusiaan.

Francisco Pichon, koordinator PBB di Kuba, menjelaskan bahwa dana besar itu bertujuan menjaga layanan penting tetap hidup, terutama untuk kelompok masyarakat paling rentan di negara tersebut. Situasinya memang genting.

"Kalau kondisi sekarang terus berlanjut dan cadangan bahan bakar negara benar-benar habis, kami khawatir akan terjadi kemunduran yang cepat," kata Pichon kepada para jurnalis. Kekhawatirannya nyata: potensi hilangnya nyawa.

Dia menegaskan, "Kelangsungan dan pelaksanaan rencana aksi ini jelas bergantung pada solusi terkait bahan bakar." Tanpa itu, semuanya bisa mandek.

Mengapa Kuba Bisa Sampai Seperti Ini?

Akar masalahnya berlapis. Tapi tekanan dari AS jelas jadi pemicu besar. Pada akhir Januari lalu, Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara mana pun yang berani jual atau sediakan minyak ke Kuba. Ancaman itu dibarengi desakan untuk mengubah model politik di pulau tersebut. Blokade efektif ini, mau tak mau, memperdalam krisis energi dan ekonomi Kuba.

Dampaknya menjalar ke mana-mana. Dari sektor listrik yang amburadul, pariwisata yang lesu, maskapai penerbangan yang tersendat, sampai hal dasar seperti sanitasi. Laporan PBB sebelumnya bahkan menyebutkan, ribuan operasi medis terpaksa dibatalkan karena listrik dan bahan bakar langka. Kualitas udara pun memburuk, lantaran banyak warga akhirnya membakar kayu untuk sekadar memasak.

Nah, dalam situasi seperti inilah PBB kini berusaha berdiskusi dengan Washington. Harapannya, bahan bakar bisa diberi jalur khusus untuk tujuan kemanusiaan.

Pichon menyebutkan, rencana yang diusulkan mencakup "model pelacakan bahan bakar". "Ini untuk mencoba mencapai kesepakatan, sebuah jalur untuk mendapatkan akses terhadap bahan bakar," ujarnya.

Pembicaraan dengan AS: Masih di Tahap Awal

Lalu, bagaimana respons Kuba? Presiden Miguel Díaz-Canel pada hari yang sama mengonfirmasi bahwa Washington dan Havana memang sedang berbicara. Meski begitu, menurutnya, pembicaraan itu masih berada pada tahap yang sangat awal.

Yang menarik, Díaz-Canel juga menyebutkan bahwa mantan pemimpin Kuba, Raúl Castro, terlibat dalam proses ini. Hal ini dia sampaikan dalam sebuah wawancara dengan pemimpin kiri Spanyol, Pablo Iglesias, yang kemudian dipublikasikan media pemerintah.

"Pertama, kita harus membangun saluran dialog. Kemudian kita harus membangun agenda kepentingan bersama bagi para pihak, dan para pihak harus menunjukkan niat untuk maju serta benar-benar berkomitmen pada program yang didasarkan pada pembahasan agenda tersebut," papar Díaz-Canel kepada Iglesias.

Di sisi lain, tuntutan pemerintahan Trump jelas dan berat. Mereka meminta Kuba membebaskan tahanan politik, plus bergerak ke arah liberalisasi politik dan ekonomi. Itulah harga untuk menghentikan blokade.

Trump sendiri tak pernah sungkan menyuarakan keinginannya untuk melihat perubahan rezim di Kuba. Dia bahkan pernah mengemukakan kemungkinan "pengambilalihan secara bersahabat". Baru-baru ini, dia juga berkomentar akan merasa "terhormat untuk mengambil alih Kuba, segera."

Raúl Castro, saudara Fidel Castro yang kini berusia 94 tahun, masih dianggap sebagai tokoh sangat berpengaruh. Ketika ditanya apakah Castro akan punya peran dalam dialog, Díaz-Canel menjawab tegas.

"Mereka juga mencoba berspekulasi bahwa ada perpecahan dalam kepemimpinan revolusi," katanya.

Castro, lanjut Díaz-Canel, "adalah salah satu tokoh yang bersama saya dan bekerja sama dengan cabang lain dari Partai (Komunis), pemerintah, dan negara, telah membimbing bagaimana kami harus menjalankan proses dialog ini, jika dialog tersebut benar-benar terjadi."

Dukungan dari Meksiko

Sementara tekanan dari utara terus berlangsung, dukungan datang dari tetangga. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pada Rabu (25/3) menyatakan negaranya akan tetap mempertahankan perjanjian bilateral dengan Kuba. Perjanjian itu memungkinkan dokter-dokter Kuba bekerja di Meksiko.

"Ini adalah perjanjian bilateral yang sangat membantu Meksiko," kata Sheinbaum kepada awak media.

Keputusan ini cukup signifikan, mengingat beberapa negara lain di kawasan justru menghentikan perjanjian serupa setelah menghadapi tekanan dari Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang lahir di AS dari orang tua asal Kuba, dengan keras menyebut program pengiriman dokter ini sebagai "bentuk perdagangan manusia."

Menanggapi pernyataan Sheinbaum, Gedung Putih memilih merujuk pada pernyataan Rubio pada Juni 2025 silam. Saat itu, AS mengumumkan pembatasan terhadap pejabat Amerika Tengah yang memiliki hubungan dengan apa yang disebut Kuba sebagai "skema kerja paksa."

Nah, begitulah situasinya. Kuba di tengah krisis, dikepung tekanan politik dan ekonomi, sambil berusaha mencari celah bantuan kemanusiaan. Jalan keluarnya masih panjang dan berliku.