Vaksin HPV untuk Anak Laki-laki: Manfaat Terbatas, WHO Tetap Prioritaskan Anak Perempuan

Adapun vaksinasi untuk kelompok sekunder seperti perempuan dewasa, anak laki-laki, atau laki-laki dewasa hanya direkomendasikan jika “feasible and affordable”, alias memungkinkan dan terjangkau. Rekomendasi ini menjadi pedoman banyak negara.

Ambil contoh Kanada. Pada Juli 2024, pemerintah mereka sangat merekomendasikan vaksin HPV untuk perempuan, dengan skema dosis yang disesuaikan usia dan kondisi imun. Tapi, tetap tidak ada program vaksinasi HPV rutin untuk anak laki-laki atau laki-laki dewasa. CDC di AS juga punya rekomendasi yang mirip. Semua ini selaras dengan panduan WHO.

Memang, ada beberapa publikasi terbaru yang membahas pentingnya melibatkan laki-laki dalam pencegahan HPV. Mereka menjelaskan bahwa meski daya tubuh laki-laki membersihkan infeksi HPV umumnya lebih baik, risiko infeksi laten tetap ada. Infeksi ini bisa menular ke pasangan dan, meski jarang, juga berpotensi menyebabkan kanker pada anus, penis, atau rongga mulut laki-laki itu sendiri.

Catatan pentingnya, risiko ini sangat terkait dengan perilaku seksual, terutama pada kelompok yang menjalani hubungan sesama jenis dan mereka yang memiliki banyak pasangan.

Lalu, pada Januari 2026, terbit sebuah meta-analisis yang cukup banyak dibicarakan. Studi itu menyimpulkan bahwa vaksin HPV dapat menurunkan risiko penyakit kelamin pada pria sekitar 3%.

Angka 3% itu jelas bukan nol. Ada manfaatnya. Tapi, di sisi lain, angka itu juga dianggap belum cukup signifikan untuk membenarkan sebuah program vaksinasi massal bagi laki-laki, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mendukung pencegahan kanker serviks pada perempuan. Temuan ini kembali sejalan dengan laporan lama: jika cakupan vaksinasi pada perempuan sudah tinggi, manfaat tambahan dari vaksinasi laki-laki menjadi terbatas.

Mungkin karena pertimbangan itulah, WHO tetap berpegang pada prioritas utama: anak perempuan. Sementara untuk anak laki-laki, sifatnya sekunder, hanya jika memungkinkan. Hingga akhir 2022, dari 125 negara yang memasukkan vaksin HPV dalam program nasional, 47 di antaranya menawarkannya juga kepada anak laki-laki.

Nah, tulisan ini cuma ingin meluruskan duduk persoalannya. Mau tetap memberikan vaksin HPV untuk anak laki-laki, atau bahkan menjadikannya program pemerintah, itu hak masing-masing orang dan wewenang pemerintah.

Hanya saja, alangkah baiknya jika pemerintah juga terbuka menjelaskan seluruh informasinya. Termasuk berbagai laporan yang menunjukkan bahwa efektivitas vaksinasi HPV bagi anak laki-laki belum terbukti secara konsisten. Sekalipun nanti disediakan gratis, kewajiban kita adalah memberikan informasi yang cukup sebagai bahan pertimbangan.

Informasi ini jelas sangat krusial dalam pengambilan keputusan, baik oleh individu maupun oleh negara. Keputusan untuk menjalankan program seperti ini harus mempertimbangkan banyak aspek, terutama mengingat rekomendasi WHO: hanya bila memang memungkinkan dan terjangkau.

Demikian. Semoga memberi gambaran.

Tonang Dwi Ardyanto. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.