Pemprov DKI Tegaskan Mobil Dinas Pelat B untuk Mudik Bukan Asetnya

Isu tentang kendaraan dinas berpelat B yang dipakai untuk mudik sempat ramai di media sosial. Tapi, Pemprov DKI Jakarta dengan tegas membantahnya. Mereka menyatakan mobil yang jadi perbincangan itu bukan aset mereka.

Menurut Faisal Syafruddin, Kepala BPAD DKI, penelusuran sudah dilakukan. "Kendaraan yang dimaksud bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan milik instansi lain," jelasnya, Kamis lalu.

Dia menambahkan, soal kebijakan pemakaian kendaraan dinas, itu sepenuhnya wewenang instansi masing-masing.

Penelusuran itu sendiri dilakukan lewat sistem administrasi pada Rabu (25/3). Setelah dicek di aplikasi e-KDO, kendaraan dengan ciri-ciri yang dilaporkan benar-benar bukan milik Pemprov DKI. Syafruddin pun menegaskan aturan penggunaan KDO selama libur Lebaran memang diperketat.

Di sisi lain, pihak inspektorat juga tak tinggal diam. Dhany Sukma, Inspektur Provinsi DKI, menyatakan kesiapannya untuk menindak tegas ASN yang kedapatan melanggar. Pengawasan dilakukan, salah satunya, lewat pemanggilan dan klarifikasi berdasarkan laporan yang masuk.

"Jika terbukti terjadi pelanggaran, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Dhany.

Sanksinya tidak main-main. Mengacu pada Pergub DKI Nomor 8 Tahun 2024 dan Pergub 27 Tahun 2022, hukuman bisa berupa teguran moral hingga pemotongan tunjangan. Aturan pemerintah pusat, seperti PP 94 Tahun 2021, juga jadi landasan.

Sebelumnya, Pemprov DKI sebenarnya sudah mengantisipasi. Audit di seluruh perangkat daerah dilakukan untuk memastikan kendaraan dinas benar-benar 'dikandangkan' di tempat yang ditentukan selama liburan. Jadi, klaim adanya mobil dinas Pemprov DKI yang dipakai mudik, menurut mereka, sama sekali tidak berdasar.