Laporan CIA Bantah Klaim Trump: Iran Masih Simpan 75 Persen Rudal dan Mampu Bertahan 3-4 Bulan dari Blokade AS

Iran diperkirakan masih mampu bertahan menghadapi blokade ekonomi Amerika Serikat setidaknya selama tiga hingga empat bulan sebelum benar-benar tertekan. Perkiraan itu mengacu pada laporan Badan Intelijen Pusat (CIA) yang baru saja disampaikan kepada pemerintahan Presiden Donald Trump pada pekan ini.

Laporan tersebut, sebagaimana dikutip dari pemberitaan media asing, juga mengungkap bahwa Teheran masih memiliki “kemampuan rudal balistik yang signifikan” meskipun telah berminggu-minggu menjadi sasaran bombardir Israel dan Amerika Serikat. Temuan ini secara langsung bertentangan dengan klaim publik pemerintahan Trump yang menyatakan bahwa sebagian besar kemampuan drone dan rudal Iran telah berhasil dihancurkan.

Seorang pejabat AS yang menjadi sumber laporan itu menyebutkan bahwa Iran masih menyimpan sekitar 75 persen dari persediaan peluncur bergerak masa praperang dan sekitar 70 persen dari cadangan rudalnya. Selain itu, Iran juga dilaporkan telah berhasil membuka kembali fasilitas penyimpanan rudal bawah tanah yang sebelumnya tidak terdeteksi.

Sebelumnya, pada Rabu (6/5/2026), Trump menyatakan bahwa sebagian besar rudal Iran telah hancur dan Teheran “mungkin hanya memiliki 18 atau 19 persen” dari total persenjataan rudalnya. Meskipun Trump dan para penasihat utamanya bersikeras bahwa kekuatan militer Iran telah lumpuh, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem komando dan kendali Republik Islam tersebut masih berfungsi.

“Operasi Epic Fury telah menghancurkan militer Iran dan membuatnya tidak efektif dalam pertempuran selama bertahun-tahun mendatang,” ujar Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, pada awal April lalu.

Namun, pernyataan tersebut terbantahkan oleh aksi nyata. Baru-baru ini, Iran meluncurkan lebih dari selusin rudal dan drone ke Uni Emirat Arab sebagai balasan atas upaya AS mengirimkan kapal perang melalui Selat Hormuz. Iran bahkan mengklaim telah berhasil mengenai kapal perang AS, meskipun Gedung Putih membantah klaim tersebut.