Wakil Ketua MPR Soroti Ancaman Daya Saing Akibat Rendahnya Kemampuan Literasi Siswa

Lestari Moerdijat, atau yang akrab disapa Rerie, punya keprihatinan mendalam soal literasi di Indonesia. Wakil Ketua MPR RI ini menilai, upaya meningkatkan kemampuan baca-tulis masyarakat bukan lagi sekadar program biasa. Ini adalah sebuah keharusan untuk menjawab tantangan bangsa yang kian kompleks.

Menurutnya, beban yang dihadapi sekarang jauh lebih berat.

"Tantangan literasi di era saat ini sangat berat. Karena bukan hanya menciptakan masyarakat yang sekadar bisa membaca, tetapi juga harus mampu berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi yang ada,"

ungkap Rerie dalam sebuah keterangan, Rabu lalu. Pernyataannya itu bukannya tanpa dasar. Ia merujuk pada hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis Kemendikdasmen akhir tahun lalu. Angkanya cukup mencengangkan.

Pemahaman tekstual seperti mengerti kosakata atau alur cerita hanya dikuasai oleh 49,21% peserta. Kemampuan inferensial, yaitu menjelaskan hubungan makna antar kalimat, bahkan lebih rendah: 43,21%. Sementara itu, soal kemampuan mengevaluasi dan mengapresiasi teks, angkanya cuma 45,32%.

Dari data itu, Rerie menarik satu kesimpulan yang terasa menohok: lebih dari separuh peserta didik kita ternyata belum punya fondasi literasi yang kuat.

"Ini bukan persoalan angka semata, tapi ancaman nyata bagi daya saing dan kedaulatan bangsa,"

tegasnya. Ia lalu menyebut sejumlah kendala klasik yang masih menghantui: kesenjangan ekstrem antardaerah, budaya lisan yang lebih dominan ketimbang tulisan, harga buku yang mahal, hingga kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga. Semua ini, dalam pandangannya, harus segera diatasi.

Lalu, apa yang bisa dilakukan sekarang? Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR, punya beberapa usulan konkret. Pertama, soal akses terhadap buku. Ia mendorong ketersediaan buku berkualitas di perpustakaan dan yang tak kalah penting, penghapusan PPN untuk buku serta pajak bahan baku kertas. Kabarnya, Komisi X DPR RI sedang menggodok revisi UU Perbukuan untuk mewujudkan hal ini.

Namun begitu, akses buku saja tidak cukup. Di sisi lain, persoalan sumber daya manusia di lapangan juga krusial.

"Guru adalah salah satu panglima literasi di lapangan, selain keluarga. Tidak cukup hanya mengirim guru ke daerah-daerah, tapi juga harus memastikan mereka mendapat dukungan dan insentif yang layak,"

ujar politisi NasDem itu. Distribusi guru berkualitas ke berbagai daerah, menurutnya, harus jadi prioritas.

Pada akhirnya, Rerie mendesak agar upaya peningkatan literasi ini diangkat menjadi gerakan nasional yang terukur. Butuh kolaborasi solid antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Baginya, literasi adalah fondasi. Tanpa fondasi yang kokoh, bangsa ini rentan.

"Jika generasi penerus tak mampu menelaah dengan baik derasnya setiap informasi yang datang, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan Ibu Pertiwi,"

pungkasnya. Titik.