Menteri HAM: Gaya Kepemimpinan Prabowo Egaliter dan Berpihak pada Rakyat

"Kalau Anda jujur kepada saya, saya juga boleh dong jujur dan apa adanya." Ungkapan khas itu kerap meluncur dari Presiden Prabowo. Beberapa hari lalu di Hambalang, dalam sebuah diskusi meja bundar, ia kembali mengucapkannya.

Bagi saya, kata-kata itu bukan sekadar basa-basi. Itu menempatkannya sebagai sosok egaliter, sebuah upaya mengangkat derajat demokrasi dan HAM secara nyata. Cara komunikasinya memang lain: humanis, transparan, tapi tetap terkontrol sebagai seorang negarawan.

Nah, di berbagai kesempatan lain, saya sering menyaksikan seseorang yang mengajukan pertanyaan kepada pemimpin bangsa ini lantas berkata, "Saya mewakili rakyat."

Rakyat yang mana? Pertanyaan itu menggelitik. Soalnya, tak jarang si penanya adalah anak mantan menteri yang hidup di lingkaran elit. Mereka mungkin jarang turun langsung, jarang merasakan penderitaan riil di lapangan, atau melihat hasil dari anggaran program kerakyatan yang nyaris Rp 1.300 triliun itu.

Jujur saja, hari ini rakyat sudah mulai merasakan sesuatu. Takhta untuk rakyat, harta untuk rakyat. Itu bukan omong kosong. Indeks Gini Ratio di angka 0,363 yang terbaik dalam 15 tahun terakhir menjadi buktinya. Artinya, pemerataan daya beli masyarakat sedang terjadi.

Intinya, janganlah kita pakai perasaan pribadi lalu klaim itu mewakili suara publik. Kita tak pernah benar-benar tahu, mewakili publik yang mana.

Coba pikir. Bukankah Presiden ini dipilih oleh lebih dari 96 juta pemilih? Separuh dari menteri dan wakil menteri di kabinet ini adalah tokoh pergerakan yang sudah bertahun-tahun berjuang bersama rakyat. Penasihat pemerintah, termasuk di Kementerian HAM, adalah para penggawa bangsa. Tenaga ahli pemerintah pun banyak dari kalangan aktivis.

Di sisi lain, mereka yang getol menyinyir? Saya amati, baru belajar jadi aktivis. Ada yang baru pensiun sebagai eselon 1 dari era Orde Baru dan Reformasi. Ada pula yang berasal dari pihak kalah pemilu.

Saya perhatikan juga, pertanyaan yang dilontarkan ke presiden seringnya melenceng. Seharusnya menyoal visi-misi negara, malah terjebak pada hal-hal teknis yang mestinya ditujukan ke menteri terkait.

Tapi ya sudahlah. Itulah jiwa besar Prabowo. Dengan sabar ia meladeni semua pertanyaan itu.

Sebagai Menteri HAM, keberpihakan kami pada isu publik jelas. Ambil contoh penembakan liar oleh oknum aparat di 2024, kasus teror kepala babi di Tempo, atau vonis rendah untuk korupsi PT Timah. Kami juga turun tangan melindungi aktivis dan mahasiswa saat demo dan kerusuhan Agustus 2025.

Kami bahkan meminta pembebasan aktivis Del Pedro dkk. Dan saat aktivis KontraS Andrie Yunus disiram air keras, Kementerian HAM mengambil sikap tegas dan langkah nyata.