Wakil Ketua MPR Dukung Arahan Presiden Prabowo Percepat Transisi Energi

Di tengah ancaman krisis energi global, dukungan untuk langkah Presiden Prabowo Subianto mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno. Ia menilai arahan Presiden untuk mempercepat transisi energi bukan hanya tepat, tapi sudah mendesak.

Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh di Hambalang, pertengahan Maret lalu.

"Saya menyambut gembira arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat transisi energi," ujar Eddy dalam keterangannya, Minggu (22/3/2026).

Menurutnya, pengembangan pembangkit tenaga surya, angin, panas bumi, plus percepatan elektrifikasi transportasi, adalah jalan yang harus segera ditempuh.

"Krisis energi yang ditimbulkan perang di Timur Tengah semakin menyadarkan kita," lanjutnya. Ia tak menampik bahwa ketahanan energi nasional kita masih rentan. Guncangan di panggung global bisa langsung terasa dampaknya di dalam negeri.

Eddy memaparkan, ketergantungan Indonesia pada impor produk migas seperti minyak mentah dan LPG menempatkan kita pada posisi yang rapuh. Begitu pasokan terganggu, efeknya langsung menjalar.

"Jika impor LPG tersendat misalnya, sektor rumah tangga, restoran, perhotelan, dan lainnya tidak dapat melakukan kegiatan memasak," jelasnya.

Faktanya, sekitar 75% kebutuhan LPG nasional masih mengandalkan impor. Karena itulah, konversi ke kompor induksi listrik harus segera digeber.

Di sisi lain, Eddy yang juga Doktor Ilmu Politik UI ini mendukung penuh wacana pensiun dini pembangkit diesel. Alasannya jelas: biaya operasinya selangit, bisa 3-5 kali lebih mahal dari batu bara. Belum lagi emisi karbonnya yang cenderung 'toxic'.

Namun begitu, ia mengingatkan bahwa transisi energi bukan berarti meninggalkan migas sama sekali. Masih ada sektor-sektor yang mutlak membutuhkannya.

"Seperti pesawat terbang, kapal laut, dan kereta api. Lalu ada industri pupuk, petrokimia, besi baja, farmasi yang membutuhkan migas sebagai bahan baku," ungkapnya.

Jadi, kebutuhan migas ke depannya tetap akan signifikan.

"Tapi untuk sektor-sektor di mana kita bisa mengurangi pemanfaatan energi fosil, apalagi yang dipasok impor, ya sudah sepatutnya kita lakukan transisi dengan cepat," sambungnya.

Terakhir, politisi senior PAN ini menekankan aspek regulasi. Semua langkah percepatan butuh payung hukum yang kuat.

"Kesempatan ini juga menyadarkan kita akan pentingnya payung hukum yang mengatur transisi energi," tuturnya.

Ia mendorong agar RUU Energi Baru Energi Terbarukan segera difinalisasi, termasuk revisi UU Ketenagalistrikan. Tak ketinggalan, revisi UU Migas juga perlu diprioritaskan. Tujuannya jelas: mendongkrak lifting migas nasional untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Nada Eddy tegas. Bagi dia, momentum untuk bertindak cepat adalah sekarang.