Menteri HAM: Gaya Kepemimpinan Prabowo Egaliter dan Berpihak pada Rakyat

"Kalau Anda jujur kepada saya, saya juga boleh dong jujur dan apa adanya." Ungkapan khas itu kerap meluncur dari Presiden Prabowo. Beberapa hari lalu di Hambalang, dalam sebuah diskusi meja bundar, ia kembali mengucapkannya.

Bagi saya, kata-kata itu bukan sekadar basa-basi. Itu menempatkannya sebagai sosok egaliter, sebuah upaya mengangkat derajat demokrasi dan HAM secara nyata. Cara komunikasinya memang lain: humanis, transparan, tapi tetap terkontrol sebagai seorang negarawan.

Nah, di berbagai kesempatan lain, saya sering menyaksikan seseorang yang mengajukan pertanyaan kepada pemimpin bangsa ini lantas berkata, "Saya mewakili rakyat."

Rakyat yang mana? Pertanyaan itu menggelitik. Soalnya, tak jarang si penanya adalah anak mantan menteri yang hidup di lingkaran elit. Mereka mungkin jarang turun langsung, jarang merasakan penderitaan riil di lapangan, atau melihat hasil dari anggaran program kerakyatan yang nyaris Rp 1.300 triliun itu.

Jujur saja, hari ini rakyat sudah mulai merasakan sesuatu. Takhta untuk rakyat, harta untuk rakyat. Itu bukan omong kosong. Indeks Gini Ratio di angka 0,363 yang terbaik dalam 15 tahun terakhir menjadi buktinya. Artinya, pemerataan daya beli masyarakat sedang terjadi.

Intinya, janganlah kita pakai perasaan pribadi lalu klaim itu mewakili suara publik. Kita tak pernah benar-benar tahu, mewakili publik yang mana.

Coba pikir. Bukankah Presiden ini dipilih oleh lebih dari 96 juta pemilih? Separuh dari menteri dan wakil menteri di kabinet ini adalah tokoh pergerakan yang sudah bertahun-tahun berjuang bersama rakyat. Penasihat pemerintah, termasuk di Kementerian HAM, adalah para penggawa bangsa. Tenaga ahli pemerintah pun banyak dari kalangan aktivis.

Di sisi lain, mereka yang getol menyinyir? Saya amati, baru belajar jadi aktivis. Ada yang baru pensiun sebagai eselon 1 dari era Orde Baru dan Reformasi. Ada pula yang berasal dari pihak kalah pemilu.

Saya perhatikan juga, pertanyaan yang dilontarkan ke presiden seringnya melenceng. Seharusnya menyoal visi-misi negara, malah terjebak pada hal-hal teknis yang mestinya ditujukan ke menteri terkait.

Tapi ya sudahlah. Itulah jiwa besar Prabowo. Dengan sabar ia meladeni semua pertanyaan itu.

Sebagai Menteri HAM, keberpihakan kami pada isu publik jelas. Ambil contoh penembakan liar oleh oknum aparat di 2024, kasus teror kepala babi di Tempo, atau vonis rendah untuk korupsi PT Timah. Kami juga turun tangan melindungi aktivis dan mahasiswa saat demo dan kerusuhan Agustus 2025.

Kami bahkan meminta pembebasan aktivis Del Pedro dkk. Dan saat aktivis KontraS Andrie Yunus disiram air keras, Kementerian HAM mengambil sikap tegas dan langkah nyata.

Saya bisa katakan, saya adalah pejabat eksekutif pertama yang hadir dan menyatakan sikap membela korban dan rakyat dalam peristiwa-peristiwa seperti itu. Jujur, dalam sejarah Reformasi, hampir tak ada menteri pembantu presiden yang berani menyatakan sikapnya secara lantang demi keadilan warga negara.

Kembali ke forum di Hambalang tadi. Setidaknya, publik makin paham seluruh pikiran dan perasaan Prabowo Subianto. Dari dekat, saya menyelaminya. Sosok ini menyayangi rakyat, bangsa, dan negara dari lubuk hati yang paling dalam.

Jawaban-jawabannya terhadap berbagai pertanyaan membuktikan: ia adalah pemimpin egaliter dalam sejarah Republik ini. Sikap yang justru berbanding terbalik dengan gaya kepemimpinan selama hampir 80 tahun, yang kerap menempatkan pemimpin bagai titisan dewa dengan 'Divine Rights of The King'.

Hari ini, Prabowo menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang demokratis, menjunjung humanisme. Rakyat Indonesia melihat dan menerima ketulusannya.

Lantas, sudahlah. Stop aksi anarkis, provokasi, adu domba. Indonesia adalah negara demokrasi prominen. Silakan kritik untuk perbaikan kerja pemerintah, tapi jangan bawa niat jahat misalnya, ingin mengganti pemerintahan sebelum 2029.

Izinkan saya bercerita sedikit. Tahun 1999, saat reformasi, saya adalah aktivis di SMID, PRD, LMND, juga Ketua Mahasiswa Papua Internasional. Jalan menuju reformasi 1999 itu panjang. Kami sudah bekerja sejak 1994, bergeliat lagi di 1996, memuncak pada 1997.

Gerakan masif 1998, di mana saya sendiri yang membakar Gejayan 98 yang kini terkenal dengan jargon "Gejayan Memanggil" baru berujung pada reformasi di 1999. Tak ada perubahan rezim yang terjadi seperti kilat.

Lagipula, TNI dan Polri saat ini sangat kompak. Dunia internasional pun melihat Indonesia aktif berkontribusi menciptakan perdamaian. Mereka memandang Prabowo sebagai figur penting dari negara netral, yang dibutuhkan para pemimpin dunia.

Saya saksikan sendiri Sekjen PBB Gutierrez memintanya ikut andil menjaga perdamaian dunia dan kawasan.

Dari sini saya simpulkan, situasinya tidak memungkinkan untuk sebuah perubahan rezim. Target jangka pendek seperti yang RG sampaikan, ya, mustahil tercapai.

Mungkin, di momentum Idulfitri yang baru kita lewati ini, lebih baik kita bersatu. Bahu-membahu membangun bangsa. Nanti, waktunya "bertarung" akan tiba di 2029. Saatnya kita berkompetisi secara fair dengan siapapun.

Semua putra-putri bangsa punya kesempatan yang sama untuk maju dan bersaing di tahun itu. Merdeka Indonesia! Damai, adil, dan makmur, dalam semangat hari yang fitri.