Kenaikan Mojtaba Khamenei Perkuat Kendali Faksi Keras Iran, Harga Minyak Melonjak

Mojtaba Khamenei naik ke puncak kekuasaan di Iran. Pergantian dari ayahnya, mendiang Ayatullah Ali Khamenei, ini bukan sekadar rotasi biasa. Bagi banyak pengamat, ini adalah pesan yang gamblang: faksi garis keras di tubuh pemerintahan masih memegang kendali yang sangat kuat.

Dan tentu saja, ini bukan skenario yang diharapkan Washington atau Tel Aviv. Presiden AS Donald Trump langsung bersuara, menolak dan menyebut Mojtaba sebagai figur yang tak bisa diterima. Reaksinya yang terbuka itu, bagi banyak pihak, menandakan jalan menuju perdamaian di Timur Tengah justru makin curam dan berliku.

Menurut sejumlah saksi, situasi ini mengindikasikan Teheran mungkin tak punya niat buru-buru untuk gencatan senjata atau duduk di meja perundingan. Bagi dunia yang sudah lelah dengan ketegangan, kabar ini seperti menambah bara dalam sekam.

Dampaknya ke pasar global hampir instan. Harga minyak mentah melesat, menembus US$110 per barel. Ketegangan yang memuncak, ditambah ancaman terhadap jalur pelayaran vital seperti Selat Hormuz, langsung menggoyang pasar.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Jangan anggap ini cuma gejolak jauh di sana. Bagi kita yang masih sangat bergantung pada impor energi, setiap goncangan di Timur Tengah hampir pasti terasa getarnya di dalam negeri. Efeknya langsung, nyata, dan bisa menyakitkan.

Harapan bahwa perang akan mereda seiring pergantian pemimpin di Iran, kini tampaknya harus dikubur. Elite Iran rupanya memilih untuk melanjutkan garis perlawanan yang sama, meski tekanan internasional kian besar. Mereka tak bergeming.

Konsekuensinya? Ketegangan global yang mengancam stabilitas ekonomi dunia ini berpotensi berkepanjangan. Bukan cuma hitungan hari, tapi bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ancaman krisisnya pun berubah. Dari sekadar darurat jangka pendek, ia berubah jadi risiko berkepanjangan yang butuh strategi matang.

Nah, di sinilah pemerintah Indonesia dituntut bergerak. Dalam jangka pendek, penguatan cadangan energi dan pengendalian distribusi BBM harus dilakukan dengan disiplin ketat. Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini dianggap aman, dalam situasi konflik berlarut, jelas tidak memadai. Itu zona nyaman yang bisa menipu.

Tapi langkah darurat saja tidak akan cukup. Sejujurnya, krisis ini harus jadi alarm keras. Kerentanan energi kita itu struktural. Ketergantungan pada minyak impor yang melintasi kawasan rawan konflik, selama ini adalah titik lemah yang terus dibiarkan.

Maka, membangun fondasi ketahanan energi yang tahan gejolak geopolitik bukan lagi pilihan. Itu sebuah keharusan. Diversifikasi sumber energi dan penguatan produksi domestik adalah kebutuhan strategis untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

Optimisme Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia bisa melewati turbulensi ini, tentu perlu disambut. Janjinya untuk mengejar swasembada pangan dan energi mungkin memang jadi salah satu kunci. Namun, itu semua harus ditopang dengan kerja nyata.

Ajakan Presiden untuk bersatu dan bekerja keras bukan sekadar retorika. Itu modal penting agar kita bisa keluar dari krisis multidimensi ini bukan sekadar selamat, tapi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih produktif daripada sebelumnya.