Polri Gandeng Himbara Buka Akses KUR untuk Petani Putus Rantai Tengkulak

Keterbatasan modal sering jadi jerat bagi petani. Mereka terpaksa berurusan dengan tengkulak atau, lebih parah lagi, rentenir yang mematok bunga tinggi. Nah, Polri lewat Gugus Tugas Ketahanan Pangannya kini mencoba memutus siklus itu. Caranya? Dengan menggandeng Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.

Kerja sama ini intinya membuka akses permodalan yang lebih mudah dan sehat untuk petani binaan. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan, ini adalah komitmen nyata institusinya.

"Pada tahun 2026 ini, Polri memfasilitasi akses permodalan langsung bagi petani melalui bank-bank Himbara," ujar Dedi, Minggu (8/3) lalu.

Ia menjelaskan, tujuannya jelas: memutus mata rantai tengkulak dan rentenir yang membebani. "Sehingga mereka dapat bertani dengan lebih tenang dan sejahtera," tambahnya.

Lewat skema ini, petani bisa mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian dengan bunga yang jauh lebih ringan, hanya sekitar 3 sampai 6 persen per tahun. Yang menarik, skema pembiayaannya juga dipermudah. Tidak perlu agunan tambahan, jadi petani tak harus mempertaruhkan tanah atau rumahnya hanya untuk dapat modal.

Di lapangan, program ini sudah berjalan. Ambil contoh di wilayah Polda Jawa Barat. Di sana, 215 petani yang tergabung dalam 44 kelompok tani tidak hanya dapat bantuan alat mesin pertanian (alsintan) seperti hand tractor dan pompa air, tapi juga difasilitasi untuk dapat pinjaman KUR dari bank Himbara. Dengan begitu, kebutuhan dari bibit sampai pupuk bisa terpenuhi tanpa harus lari ke tengkulak.

Namun begitu, bantuan modal dan alat saja tidak cukup. Polri juga memikirkan ujungnya: pasar. Mereka bersinergi dengan Perum Bulog yang akan bertindak sebagai offtaker. Hasil panen jagung dari petani binaan akan dibeli sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Ini memberi kepastian harga, melindungi petani dari permainan oknum tengkulak yang suka mematikan harga saat panen raya.

Upaya memperkuat ketahanan pangan ini juga terlihat dari angka. Hingga Februari 2026, luas tanam jagung nasional sudah mencapai 135.723 hektare. Ini bagian dari target lebih ambisius: pengembangan hingga 1 juta hektare untuk mendongkrak produksi jagung di atas 4 juta ton tahun ini.

Pendekatannya terintegrasi, mulai dari pendanaan, teknologi, hingga jaminan pasar. Harapannya, petani bisa lebih mandiri. Terbebas dari jerat utang yang menghambat, dan pada akhirnya, kesejahteraan mereka bisa benar-benar meningkat. Langkah ini, meski belum sempurna, setidaknya mencoba menjawab salah satu persoalan klasik di dunia pertanian kita.