Wakil Ketua MPR: Kebebasan Berpikir Perempuan Masih Jauh dari Kenyataan

- Rabu, 22 April 2026 | 18:40 WIB
Wakil Ketua MPR: Kebebasan Berpikir Perempuan Masih Jauh dari Kenyataan

Kebebasan Berpikir Perempuan: Masih Jauh dari Kenyataan?

Dalam sebuah diskusi daring belum lama ini, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, atau yang akrab disapa Rerie, menyampaikan pandangan yang cukup tajam. Menurutnya, cita-cita kebebasan berpikir bagi perempuan di Indonesia masih jauh panggang dari api. Hal ini ia sampaikan saat membuka forum diskusi bertajuk 'Hari Kartini: Antara Perayaan Simbolik dan Keberlanjutan Gagasan Emansipasi'.

"Nilai-nilai perjuangan RA Kartini di masa kini, bagaimana betul-betul mewujudkannya?" tanya Rerie pada Rabu (22/4) lalu.

"Untuk kebebasan berpikir bagi perempuan saja, rasanya masih jauh dari kenyataan," ujarnya.

Ia menekankan, mewujudkan emansipasi zaman sekarang butuh komitmen kuat dari semua pihak. Bukan sekadar urusan boleh sekolah, tapi lebih dari itu.

"Emansipasi itu bukan semata boleh belajar, tetapi juga harus mampu mengantarkan perempuan untuk mewujudkan cita-citanya," tegas anggota Komisi X DPR dari Partai NasDem itu.

Di sisi lain, pekerjaan rumah untuk menghidupkan gagasan Kartini dinilainya masih menumpuk. Setiap peringatan Hari Kartini, bagi Rerie, harus jadi momen introspeksi kolektif. Apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana cara memangkas kesenjangan gender dan menentukan arah bangsa ini bersama-sama?

Pembicara lain, Wardiman Djojonegoro, mantan Mendikbud era 90-an, mengingatkan bahwa semangat Kartini sudah bergaung sejak lama. Usai Kartini wafat di usia muda, surat-suratnya dikumpulkan oleh sahabatnya, Abendanon.

Buku yang dihasilkan dari kumpulan surat itu lantas dijual. Hasilnya dipakai untuk membangun sekolah perempuan agar mereka mandiri. Tercatat, tiga sekolah berhasil didirikan di Semarang, Bogor, dan Yogyakarta.

"Emansipasi di masa itu diperjuangkan dengan meningkatkan harkat perempuan Indonesia melalui mendirikan sekolah," jelas Wardiman.

Namun begitu, zaman sudah berubah. Ukuran keberdayaan perempuan kini lebih kompleks. Bukan cuma di bangku sekolah, tapi partisipasi di ekonomi, politik, dan pengembangan SDM.

Dari kalangan guru, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi melihat ada lompatan luar biasa dalam pemberdayaan perempuan, berkat afirmasi kebijakan. Di tubuh PGRI sendiri, banyak kepemimpinan dipegang perempuan. Dari 36 provinsi, 22 di antaranya punya ketua perempuan dalam 20 tahun terakhir.

"Perempuan itu bisa menjadi pemimpin untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama," kata Unifah penuh keyakinan.

Ia berharap pemikiran Kartini, yang dulu disebarkan lewat surat kepada sahabatnya, terus berkembang. Agar kesetaraan yang didamba betul-betul terwujud.

Narasi perjuangan juga datang dari Nyi Tri Yuliyanti Setyasari dari Wanita Tamansiswa. Ia mengungkap, estafet perjuangan Kartini diteruskan oleh Nyi Hadjar Dewantara. Di tengah tekanan penjajah Belanda yang menyebut Taman Siswa sebagai "sekolah liar", Nyi Hadjar tak menyerah. Ia mengajak para pamong mengajar anak-anak di rumah masyarakat.

"Nyi Hadjar Dewantara melawan penjajah Belanda melalui jalan pendidikan," ungkapnya.

Bagi Nyi Tri, esensi emansipasi adalah memberi ruang bagi perempuan untuk tumbuh sebagai individu dan pembelajar seumur hidup.

Pengalaman berbeda diungkap Retno Pinasti dari Forum Pemimpin Redaksi. Awalnya ia mengira representasi perempuan di lingkungan kerjanya sudah baik. Ternyata, setelah ia duduk di posisi pimpinan, kebanyakan rekan sejawatnya adalah laki-laki. Menurutnya, pola pikir perempuan sendiri sering jadi penghalang.

"Dengan bekal pendidikan yang memadai, pola pikir yang menghalangi perempuan menjadi pemimpin akan bisa diatasi," ujar Retno.

Ia berharap kemajuan teknologi membuka akses informasi yang setara, bagi siapa saja.

Di akhir diskusi, wartawan senior Usman Kansong memberi catatan menarik. Perjuangan kesetaraan, katanya, harus dimulai dari perempuan sendiri bukan menunggu dari laki-laki. Hal sederhana bisa dimulai dari diksi. Ia mengajak untuk lebih sering menggunakan kata "perempuan" ketimbang "wanita".

"Karena dari kata-kata yang egaliter itulah awal mula perjuangan mencapai kesetaraan," tutup Usman.

Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia ini menghadirkan sejumlah tokoh, termasuk Wardiman Djojonegoro, Unifah Rosyidi, dan Nyi Tri Yuliyanti Setyasari sebagai narasumber. Retno Pinasti hadir sebagai penanggap.

Editor: Bayu Santoso

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar