Enam Saham RI Dikeluarkan dari Indeks MSCI, Pengamat Sebut Ruang Fiskal Makin Sempit Akibat Bunga Utang Membengkak

Hasil rebalancing indeks MSCI pada Mei 2026 yang mengeluarkan enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Index tanpa memasukkan satu pun saham baru menjadi sinyal menurunnya bobot Indonesia dalam portofolio pasar negara berkembang. Kondisi ini dinilai sebagai alarm bagi pemerintah untuk segera membenahi kredibilitas kebijakan fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan program yang terus meningkat.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, mengingatkan bahwa investor tidak hanya terpaku pada angka defisit atau rasio utang. Lebih dari itu, pasar mencermati kualitas kebijakan, konsistensi pengelolaan anggaran, serta kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka panjang. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi yang dirilis pada Minggu (7/6/2026).

Di sisi lain, lembaga riset tersebut menyoroti kualitas struktur belanja negara sebagai faktor krusial yang turut menentukan keberlanjutan fiskal. Data dari 2017 hingga 2026 menunjukkan tren penurunan porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat, dari 16,49 persen pada 2017 menjadi hanya 8,70 persen dalam APBN 2026. Penurunan ini terjadi meskipun belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat.

Sementara itu, porsi pembayaran bunga utang justru mengalami kenaikan signifikan. Pada 2017, porsi bunga utang mencapai 17,12 persen terhadap belanja pemerintah pusat. Angka tersebut meningkat menjadi 21,24 persen pada 2025, sebelum sedikit menurun menjadi 19,03 persen pada 2026.

Ade Holis menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal semakin banyak terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu, bukan untuk membiayai investasi produktif bagi masa depan. Menurutnya, belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara.

“Ketika ruang untuk belanja modal semakin sempit, kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah,” ujarnya.

Tantangan fiskal Indonesia ke depan, lanjut Ade, bukan sekadar menjaga defisit tetap rendah atau memastikan rasio utang dalam batas aman. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan perlunya reorientasi belanja agar APBN tidak semakin defensif.

“Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif perlu dikendalikan sehingga ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga,” pungkasnya.