KPK Buka Peluang Periksa Eks Gubernur BI Perry Warjiyo di Kasus Dana CSR

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam penyidikan dugaan korupsi dana corporate social responsibility BI dan Otoritas Jasa Keuangan. Perry baru saja mundur dari jabatannya sejak Sabtu (25/7) dengan alasan pribadi.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan terhadap saksi dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mengungkap perkara. Namun, ia menegaskan langkah itu tidak semata-mata karena Perry telah purna tugas. "Tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan. Yang pasti, mari sama-sama ikuti perkembangannya, karena penyidikannya masih terus bergulir," ujarnya, Selasa (28/7).

Budi memastikan KPK berkomitmen mengungkap perkara seterang-terangnya. "KPK tentunya akan mengungkap seterang-terangnya perkara ini, termasuk perbuatan para pihak terkait, karena hal ini juga penting agar akar permasalahannya ter-capture secara utuh. Untuk kemudian menjadi basis perbaikan tata kelola yang lebih bernas pada pendekatan pencegahan nantinya," kata Budi.

Saat masih menjabat, Perry pernah buka suara terkait kasus ini. Ia menyebut BI menghormati proses hukum dan bersikap kooperatif. "Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat kami maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah disampaikan," ucap Perry beberapa waktu lalu.

KPK saat ini masih menyidik dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR atau penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia dan Penyuluh Jasa Keuangan tahun 2020-2023. Perkara ini bermula dari laporan hasil analisis PPATK dan pengaduan masyarakat. Sejak Desember 2024, KPK melakukan penyidikan umum. Penyidik telah menggeledah Gedung BI di Jakarta Pusat dan Kantor OJK pada Desember 2024. Pada 7 Agustus 2025, KPK menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka.