Tak cuma bom. Paket kesepakatan ini juga mencakup layanan logistik dan dukungan teknis, yang akan diberikan langsung oleh pemerintah AS beserta kontraktor-kontraktornya.
Di sisi lain, Presiden Donald Trump mengaku perusahaan-perusahaan pertahanan besar AS sudah bersedia meningkatkan produksi. Mereka bahkan akan melipatgandakan output senjata-senjata canggih. Kabar ini diumumkan Trump lewat unggahan di media sosialnya, Jumat (6/3) waktu setempat. Waktunya menarik: hanya berselang seminggu sejak AS dan Israel melancarkan serangan pertama terhadap Iran.
Ada yang tak biasa dari prosedur kali ini. Biasanya, penjualan senjata AS wajib mendapat persetujuan Kongres. Namun, Menteri Luar Negeri Marco Rubio memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Dia mengeluarkan pengecualian darurat sehingga proses persetujuan legislatif bisa dilewati.
Alasannya? Pemerintah beralasan ada keadaan darurat yang memaksa. Mereka mengacu pada Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata.
"Menteri Luar Negeri telah menetapkan dan memberikan justifikasi terperinci bahwa keadaan darurat telah terjadi," begitu penjelasan resmi Departemen Luar Negeri. Keadaan itu, katanya, "mengharuskan penjualan segera barang-barang pertahanan dan jasa pertahanan di atas kepada Pemerintah Israel demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat."
Artikel Terkait
Trump Ancam Serang Iran Lebih Keras dan Perluas Target Penghancuran
Polri Tanam Jagung Serentak di Seluruh Indonesia untuk Dukung Ketahanan Pangan
Anggota DPR Apresiasi Putusan Bebas Hukuman Mati untuk ABK Kasus Sabu 2 Ton
Kapolri Ajak Masyarakat Sumsel Bersatu Dukung Upaya Diplomasi Perdamaian dan Swasembada