AS dan Israel Tewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Khamenei; Krisis Global Membayang

Akhir Februari 2026. Dunia menyaksikan sebuah titik balik kelam yang mungkin akan mengubah peta Timur Tengah untuk selamanya. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel di bawah komando Donald Trump dan Benjamin Netanyahu tidak sekadar meluluhlantakkan fasilitas militer. Lebih dari itu, serangan itu berhasil merenggut nyawa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Peristiwa ini bukan cuma aksi militer. Ini adalah pembunuhan politik tingkat tinggi yang langsung menyulut ketegangan di kawasan Teluk. Gelombang kejutnya terasa hingga ke pelosok dunia. Tanggapan negara-negara lain pun terbelah: antara bersiap untuk perang terbuka atau berusaha mencari celah diplomasi di tengah situasi yang nyaris mustahil.

Bagi Iran, kepergian Khamenei jelas meninggalkan kekosongan besar di puncak kekuasaan, baik secara spiritual maupun politik. Untuk mengisi kekosongan itu, pemerintah bergerak cepat. Presiden Masoud Pezeshkian, bersama Kepala Yudisial Gholamhossein Mohseni Ejei dan perwakilan Dewan Garda, ditunjuk untuk memegang kendali transisi. Tujuannya satu: menjaga stabilitas negara di tengah krisis.

Namun begitu, transisi domestik ini berjalan beriringan dengan ancaman balasan yang keras. Melalui surat resmi kepada PBB, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, tak ragu melontarkan kecaman pedas.

Dia menggunakan instrumen hukum internasional untuk menyerang legitimasi serangan itu. Araghchi menegaskan, pembunuhan terhadap figur yang dihormati puluhan juta Muslim itu adalah pelanggaran fatal terhadap Piagam PBB.

Serangan ini, katanya, adalah tindakan terorisme pengecut yang menginjak-injak kedaulatan negara dan kekebalan seorang kepala negara. Ancaman soal "konsekuensi yang mendalam dan luas" dari Araghchi bukanlah omong kosong. Itu adalah sinyal jelas bahwa fase konfrontasi baru yang mungkin tak simetris telah dimulai.

Urat Nadi Ekonomi Global yang Tercekik

Konsekuensi pertama langsung terasa di Selat Hormuz. Menanggapi agresi AS-Israel, otoritas militer Iran mengeluarkan peringatan keras: seluruh lalu lintas kapal di sekitar selat itu kini "tidak diizinkan".

Otoritas maritim internasional masih memantau, apakah ini blokade resmi atau sekadar pembatasan bersenjata. Tapi efeknya sudah terjadi. Selat Hormuz adalah titik tersempit dan terpenting bagi perdagangan energi global. Gangguan sekecil apa pun di sini bisa memicu lonjakan harga minyak, mengacaukan rantai pasok, dan memantik krisis energi di negara-negara industri. Ini manuver klasik Iran: menjadikan geografi sebagai senjata untuk menekan dunia internasional.

Di seberang samudera, Washington punya kalkulasi lain. Dengan gaya khasnya, Presiden Donald Trump memancarkan kepercayaan diri yang tinggi. Dalam wawancara dengan Daily Mail, dia mengklaim operasi militer terhadap Iran akan selesai dalam empat pekan bahkan kurang.

Keyakinan bahwa mesin perang AS bisa menaklukkan negara sekompleks Iran dalam waktu kurang dari sebulan terdengar ambisius. Banyak analis pertahanan yang pesimis, mengingat pengalaman pahit AS di Irak dan Afghanistan yang justru berlarut-larut.

Dilema Bebas Aktif: Niat Baik yang Tersandung Realitas

Di tengah ancaman perang dan krisis energi, posisi Indonesia justru jadi sorotan. Bukan karena kekuatan militernya, tapi karena manuver diplomasi yang dinilai kontroversial. Hampir bersamaan dengan serangan itu, Kementerian Luar Negeri RI lewat akun X-nya mengumumkan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog.

Secara spesifik, mereka menyatakan Presiden Prabowo Subianto bersedia terbang ke Teheran sebagai mediator, asalkan disetujui kedua pihak yang bertikai.

Dari kacamata idealisme, tawaran ini selaras dengan prinsip politik luar negeri Bebas Aktif. Tapi dalam realitas politik internasional yang keras, gagasan ini langsung dibombardir kritik. Banyak pakar menyebutnya prematur dan mengabaikan sejarah.

Mantan Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal, secara terbuka menyebut ide ini "sangat tidak realistis". Dia bahkan mempertanyakan proses penyaringan kebijakan di internal pemerintah sebelum diumumkan ke publik.

Kritik Dino berdiri di tiga argumen. Pertama, ego AS sebagai negara adidaya terlalu besar untuk mau menerima mediasi dari negara dunia ketiga dalam konflik panas seperti ini. Apalagi dengan figur seperti Trump dan Menlu Marco Rubio di kabinetnya.

Kedua, modal diplomatik Indonesia kurang memadai. Hubungan Jakarta-Teheran belakangan ini tidak cukup dekat untuk membuat Indonesia dipercaya sepenuhnya oleh Iran. Ketiga, dan ini yang paling berisiko, adalah politik domestik.

Jika Prabowo jadi mediator, protokol akan memaksanya berinteraksi tidak hanya dengan AS dan Iran, tapi juga sangat mungkin dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. Mengingat sentimen anti-Israel yang kuat di akar rumput Indonesia, pertemuan semacam itu bisa jadi "bunuh diri politik" bagi Prabowo di dalam negeri.

Pendapat serupa datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK, yang punya pengalaman luas sebagai juru damai, memandang rencana ini dengan pesimisme. Dia menyoroti asimetri kekuatan, terutama dari sisi ekonomi.

Indonesia baru saja menyepakati perjanjian dagang dengan AS yang dinilai JK tidak seimbang dan merugikan Jakarta. "Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini?" tanyanya. Posisi tawar Indonesia, menurutnya, terlalu lemah di hadapan Washington. Fakta bahwa konflik Israel-Palestina saja tak kunjung usai membuktikan betapa kuatnya hegemoni dan veto diam-diam dari sikap AS.

Sikap yang Seharusnya Diambil

Niat baik menjadi juru damai itu mulia. Tapi diplomasi bukanlah dunia angan-angan. Konflik AS-Israel versus Iran ini bukan sengketa perbatasan biasa. Ini pertarungan eksistensial, perebutan hegemoni ideologi, dan perebutan kendali atas rute energi global.

Daripada menawarkan mediasi yang sulit dieksekusi, mungkin Indonesia harus kembali ke fondasi kebijakan luar negerinya yang lebih tegas. Seperti diingatkan Dino Patti Djalal, Indonesia harus berani mengambil posisi moral dan hukum yang jelas: mengutuk serangan AS-Israel karena jelas melanggar kedaulatan Iran dan hukum internasional.

Sikap ini justru akan lebih konsisten dengan pidato lantang Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB tahun lalu, yang menentang ketidakadilan global dan intervensi militer.

Kematian Ali Khamenei telah membuka kotak Pandora di Timur Tengah. Di masa transisi yang penuh ketidakpastian ini, Indonesia perlu memainkan peran diplomasi yang cerdas dan terukur. Memastikan keamanan pasokan energi nasional dan mendesak PBB untuk bertindak nyata adalah langkah pragmatis yang lebih masuk akal. Lebih masuk akal daripada mengejar panggung mediasi yang, jujur saja, masih terasa ilusionis.

Aji Cahyono. Lulusan Master Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Founder Indonesian Coexistence.