DPR Desak Pemerintah Antisipasi Dampak Penutupan Ruang Udara Timur Tengah bagi Jemaah Umrah

Tak cuma pemerintah, pihak penyelenggara perjalanan umrah (PPIU) juga jadi sorotan. Wachid menekankan tanggung jawab penuh mereka dalam memberikan kepastian informasi dan perlindungan. “Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan pemerintah,” tegasnya.

“Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan.”

Ia juga mendorong Kemenhaj untuk menjalin komunikasi yang sangat intensif. Tidak hanya dengan KBRI di negara-negara transit, tapi juga dengan seluruh stakeholder terkait. Tujuannya satu: perlindungan jemaah Indonesia harus benar-benar terjamin.

Lalu bagaimana jika ada jemaah yang tertahan karena gangguan penerbangan? Menurut Wachid, pemerintah perlu punya skenario darurat. Apalagi jika situasi di lapangan belum membaik dalam beberapa hari ke depan. Persiapan itu, katanya, mutlak diperlukan.