“Apalagi kalau masyarakat makin sadar dan ikut terlibat aktif, saya yakin data kita semakin akurat. Data yang akurat akan menghadirkan keadilan, tidak ada lagi yang tersisih,” sambungnya penuh harap.
Di sisi lain, Menteri Yandri Susanto punya penekanan yang serupa tapi dengan detail teknis. Kolaborasi kedua kementerian ini dirancang untuk transparansi. Mekanismenya berjenjang: data dikumpulkan RT/RW, dipantau pendamping desa, lalu diinput operator. Setelah itu, dibahas secara terbuka dalam musyawarah desa.
“Jadi tidak ada kongkalikong data di tingkat desa, dengan begini artinya DTSEN insyallah akurasinya semakin hari semakin baik,” tegas Yandri.
“Jangan sampai yang berhak menerima bantuan justru tidak menerima, yang tidak berhak justru menerima. Nah ini yang mau kita hilangkan, kuncinya ada di tingkat desa,” sambungnya.
Yandri mengingatkan sebuah angka: ada 75.266 desa di Indonesia. Di setiap desa, data terus bergerak. Ada yang lahir, meninggal, pindah, atau status ekonominya berubah. Dinamika ini harus dijawab dengan kolaborasi solid di tingkat tapak.
“Maka dinamisnya data ini mesti dijawab dengan kolaborasi kementerian/lembaga yang ada di tingkat desa. Supaya nanti kalau datanya benar, data ini bisa dipakai dengan tepat,” jelasnya.
Acara itu sendiri dihadiri banyak tokoh. Tampak Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Bupati Intan Jaya Aner Maisini, serta sejumlah anggota DPR seperti Wardatul Asriah dan Rieke Diah Pitaloka. Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin juga hadir. Tak ketinggalan, sejumlah pejabat eselon tinggi dan staf ahli dari kedua kementerian turut memadati ruangan. Suasana terasa padat, serius, tapi penuh tekad.
Artikel Terkait
Jokowi Tegaskan Hak Sama Setiap Warga Negara Menanggapi Gugatan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres
Pakistan Lancarkan Serangan Udara, Taliban Balas dengan Serangan Balasan ke Wilayah Perbatasan
Isuzu Astra Motor Targetkan Perkuat Pasar Kendaraan Niaga pada 2026
Pekerja Tewas Tertabrak Forklift di Titik Buta Depo Marunda