Dua Menteri Sosialisasikan Data Tunggal untuk Akurasi Bansos di Karawang

Di aula yang ramai di kompleks pemda Karawang, dua menteri duduk berdampingan. Mereka hadir bukan untuk seremoni biasa, melainkan untuk urusan yang sering jadi pangkal masalah: data. Menteri Sosial Gus Ipul dan Menteri Desa Yandri Susanto sedang menyosialisasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Targetnya jelas: memastikan bantuan sosial tepat sasaran, jauh dari intervensi yang kerap terjadi di tingkat desa.

Hadir dalam pertemuan itu berbagai pihak kunci. Mulai dari bupati, kepala desa, pendamping, hingga relawan sosial. Semuanya diajak bersinergi. Intinya, akurasi data adalah harga mati. Tanpa itu, program bantuan pemerintah bisa melenceng jauh dari yang seharusnya.

Gus Ipul dengan tegas menyatakan DTSEN kini jadi rujukan utama. Hal ini mengikuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. “Selama satu tahun ini, saya dan Pak Yandri konsolidasi data menindaklanjuti Inpres tersebut,” ujarnya.

“Dimana Inpres ini mengharuskan kita berpedoman pada DTSEN dalam menyalurkan bantuan sosial maupun program pemerintah,” tambah Gus Ipul, Jumat lalu.

Menurutnya, kerja sama antar kementerian dan daerah mutlak diperlukan. Data itu dinamis, berubah setiap saat. Karena itu, pembaruan harus dilakukan terus-menerus, cepat, dan tentu saja memanfaatkan teknologi. Di lapangan, peran operator desa dinilai sangat krusial. Mereka ujung tombak yang melakukan input data, bersama dinas sosial setempat.

Gus Ipul juga memberi apresiasi. Dukungan Kemendes PDT yang mendorong desa menyediakan operator data dinilainya sebagai langkah brilian. Ini memperkuat kualitas data dari akar rumput.

“Masih ada kekurangan dan beberapa error, tetapi data kita semakin hari, bulan dan tahun semakin solid. Error-nya terus menurun,” akunya dengan jujur.

“Apalagi kalau masyarakat makin sadar dan ikut terlibat aktif, saya yakin data kita semakin akurat. Data yang akurat akan menghadirkan keadilan, tidak ada lagi yang tersisih,” sambungnya penuh harap.

Di sisi lain, Menteri Yandri Susanto punya penekanan yang serupa tapi dengan detail teknis. Kolaborasi kedua kementerian ini dirancang untuk transparansi. Mekanismenya berjenjang: data dikumpulkan RT/RW, dipantau pendamping desa, lalu diinput operator. Setelah itu, dibahas secara terbuka dalam musyawarah desa.

“Jadi tidak ada kongkalikong data di tingkat desa, dengan begini artinya DTSEN insyallah akurasinya semakin hari semakin baik,” tegas Yandri.

“Jangan sampai yang berhak menerima bantuan justru tidak menerima, yang tidak berhak justru menerima. Nah ini yang mau kita hilangkan, kuncinya ada di tingkat desa,” sambungnya.

Yandri mengingatkan sebuah angka: ada 75.266 desa di Indonesia. Di setiap desa, data terus bergerak. Ada yang lahir, meninggal, pindah, atau status ekonominya berubah. Dinamika ini harus dijawab dengan kolaborasi solid di tingkat tapak.

“Maka dinamisnya data ini mesti dijawab dengan kolaborasi kementerian/lembaga yang ada di tingkat desa. Supaya nanti kalau datanya benar, data ini bisa dipakai dengan tepat,” jelasnya.

Acara itu sendiri dihadiri banyak tokoh. Tampak Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Bupati Intan Jaya Aner Maisini, serta sejumlah anggota DPR seperti Wardatul Asriah dan Rieke Diah Pitaloka. Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin juga hadir. Tak ketinggalan, sejumlah pejabat eselon tinggi dan staf ahli dari kedua kementerian turut memadati ruangan. Suasana terasa padat, serius, tapi penuh tekad.