Analisis: PDIP Dituding Coba Degradasi Pemerintahan Prabowo Lewat Polemik Anggaran MBG

Ada tiga alasan kuat kenapa tulisan ini memberi judul 'Meluruskan PDIP soal MBG'. Mari kita bahas satu per satu.

Pertama, konferensi pers itu digelar di kantor resmi sekolah partai, tepatnya di Lenteng Agung, Jakarta. Lokasinya sendiri sudah bicara banyak. Lalu, siapa yang tampil? Esti Wijayanti dan Adian Napitupulu. Mereka bukan anggota biasa. Esti adalah Ketua DPP PDIP, sementara Adian menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP. Posisi mereka jelas-jelas representatif.

Belum lagi, Esti Wijayanti punya peran khusus di Senayan. Saat pembahasan APBN 2026 lalu, dia adalah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang ditugaskan langsung oleh Fraksi PDIP. Dengan semua jabatan resmi itu, wajar dong kalau kita anggap substansi pernyataan mereka mencerminkan sikap resmi partai. Rasanya sulit berpendapat lain.

Nah, sekarang kita telusuri isunya. Dalam APBN 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggarkan fantastis, mencapai Rp 335 triliun. Program ini menyasar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, sampai guru dan tenaga pendidikan.

Beberapa waktu lalu, sejumlah politisi PDIP ramai-ramai membeberkan bahwa anggaran MBG sebesar Rp 223,55 triliun itu bagian dari anggaran pendidikan yang totalnya Rp 769,08 triliun. Seolah-olah ini sebuah pengungkapan.

Padahal, sejatinya, informasi itu sudah terbuka untuk publik. Dokumen Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026 tempat anggaran MBG dicantumkan sudah lama dipajang di website Kementerian Sekretaris Negara. Siapa saja bisa mengaksesnya kapan saja, 24 jam tanpa halangan. Tidak ada yang disembunyikan.

Perpres itu sendiri adalah aturan turunan dari UU APBN 2026. Dan kalau kita baca Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU tersebut, jelas disebutkan bahwa anggaran MBG memang dimasukkan ke dalam nomenklatur anggaran pendidikan. Ini aturan mainnya.

Di sisi lain, UU APBN 2026 ini disahkan secara aklamasi oleh DPR. Publik tahu, Ketua DPR saat ini dari PDIP. Ketua Badan Anggarannya juga dari PDIP. Bahkan, fraksi dengan anggota terbanyak di Senayan adalah PDIP. Esti Wijayanti sendiri, tadi, anggota Banggar. Jadi, simpulnya mudah: UU itu, termasuk ketentuan soal MBG, telah disetujui oleh PDIP. Titik.

Lalu, apa tujuan aksi panggung beberapa politisi mereka yang seolah-olah membongkar informasi yang sudah terbuka itu? Patut diduga, ini upaya mendegradasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Latar belakangnya mungkin karena Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa anggaran MBG bersumber dari kebijakan efisiensi anggaran sejak 2025-2026.

Efisiensi itu sendiri menyasar pos-pos belanja yang dinilai kurang produktif, seperti alat tulis kantor, acara seremonial, rapat atau seminar, percetakan, sewa gedung, sampai perjalanan dinas. Nah, pernyataan sejumlah politisi PDIP itu perlu diluruskan. Biar tidak gaduh.

Pertama, pemerintah Prabowo punya komitmen tegak lurus pada konstitusi, termasuk soal alokasi minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. Itu tidak main-main.

Kedua, kalau kita amati lebih cermat, alokasi anggaran pendidikan di dua tahun awal pemerintahan ini meningkat signifikan. Coba lihat datanya: realisasi 2021 Rp 479,6 triliun, 2022 naik tipis ke Rp 480,3 triliun, lalu 2023 jadi Rp 513,4 triliun, dan 2024 mencapai Rp 569,1 triliun.

Memang, kenaikan dari 2021 ke 2022 hanya 0,1 persen. Lalu 2023 naik 6,9 persen, dan 2024 sekitar 10,8 persen. Namun, Prabowo berupaya mendorong kenaikan yang lebih besar.

Pada 2025, anggaran pendidikan dialokasikan Rp 724,26 triliun berdasarkan UU APBN 2025. Dibanding realisasi 2024, kenaikannya mencapai 27,26 persen angka yang cukup tinggi, hampir dua kali lipat kenaikan tahun sebelumnya. Bahkan jika dibanding outlook 2025 (Rp 690,1 triliun), kenaikannya masih 21,3 persen.

Ketiga, memang benar peningkatan anggaran pendidikan di era ini salah satunya karena memasukkan MBG ke dalam nomenklatur pendidikan. Di Lampiran VI Perpres 201/2024 tentang Rincian APBN 2025, terang-terangan ada anggaran MBG sebesar Rp 56,8 triliun.

Begitu pula di 2026. Anggaran pendidikan direncanakan Rp 769,08 triliun, naik 11,44 persen dari outlook 2025. Kenaikan ini juga karena masuknya anggaran MBG sebesar Rp 223,55 triliun, seperti tertera di Lampiran VI Perpres 118/2025.

Keempat, efisiensi anggaran benar-benar terjadi di 2026. Ambil contoh: anggaran Kementerian Keuangan turun dari Rp 53,19 triliun (2025) jadi Rp 52,01 triliun. Kemenhub dari Rp 31,45 triliun ke Rp 28,48 triliun. Kemenaker dari Rp 4,80 triliun menjadi Rp 3,86 triliun. Dana yang dihemat dari situlah, antara lain, dialihkan.

Kelima, dalam rincian anggaran pendidikan, beberapa kementerian justru dapat tambahan signifikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, contohnya, naik dari Rp 33,54 triliun (2025) menjadi Rp 56,68 triliun (2026). Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dari Rp 57,68 triliun ke Rp 61,87 triliun. Kemenag juga naik, dari Rp 65,92 triliun menjadi Rp 75,62 triliun.

Komitmen Prabowo

Bagi Presiden Prabowo Subianto, akar masalahnya jelas: kualitas anak Indonesia terhambat karena masalah gizi. Datanya mencengangkan: sekitar 60 persen anak berangkat sekolah dalam keadaan perut kosong.

Bayangkan. Anak yang belum sarapan pasti kesulitan menyerap pelajaran. Mereka kehilangan energi, sulit konsentrasi, cepat lelah, dan daya ingatnya melemah. Kondisi lapar menghambat proses belajar.

Menyikapi hal itu, Prabowo menjadikan MBG sebagai program prioritas. Tujuannya memenuhi gizi anak sekolah, juga balita dan bayi dalam kandungan. Ini kebijakan yang langsung menyentuh akar persoalan.

Karena itu, memasukkan anggaran MBG ke dalam pos pendidikan adalah langkah yang tepat. Tujuannya sejalan: mengoptimalkan pembangunan di bidang pendidikan, untuk mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas, unggul, dan mampu bersaing di panggung global. Logikanya lurus.

Kamrussamad.
Ketua Umum HIPKA (Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam).