Pemerintah AS Ajukan Permintaan ke Mahkamah Agung untuk Cabut Status Perlindungan Warga Suriah

Presiden Donald Trump kembali mengajukan permintaan kontroversial ke Mahkamah Agung AS. Kali ini, ia meminta lembaga tertinggi itu mencabut status perlindungan bagi sekitar enam ribu warga Suriah yang saat ini tinggal di Amerika. Langkah ini, jika dikabulkan, akan mengubah hidup ribuan orang.

Menurut laporan Reuters, permintaan itu diajukan Departemen Kehakiman pada Kamis (26/2/2026). Mereka mendesak Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan seorang hakim yang dibuat November tahun lalu. Keputusan hakim itu sendiri sempat memblokir rencana pemerintah mengakhiri Status Perlindungan Sementara atau TPS bagi imigran Suriah.

Ini bukan kali pertama. Sejauh ini, pemerintah AS sudah tiga kali meminta campur tangan Mahkamah Agung dalam urusan serupa. Dan mereka menang dua kali sebelumnya. Kemenangan itu berhasil mencabut TPS untuk ratusan ribu warga Venezuela. Jadi, ada preseden yang bisa jadi acuan.

Lalu, apa sebenarnya TPS itu? Singkatnya, ini adalah skema perlindungan hukum AS bagi migran yang berasal dari negara yang sedang kacau entah karena perang, bencana alam, atau keadaan darurat lain. Dengan status ini, mereka tak bisa dideportasi begitu saja dan punya izin untuk bekerja secara legal di Amerika.

Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengakhiri program ini sudah berjalan cukup lama. Departemen Keamanan Dalam Negeri berusaha mencabut TPS untuk warga dari 12 negara, dan Suriah adalah salah satunya. Namun, jalan mereka tak mulus. Berbagai gugatan di pengadilan rendah justru memblokir penghentian TPS untuk beberapa negara, seperti Ethiopia, Sudan Selatan, Haiti, Suriah sendiri, dan Myanmar. Jadi, situasinya masih alot.

Kini, bola ada di lapangan Mahkamah Agung. Apakah mereka akan berpihak pada pemerintah untuk ketiga kalinya, atau justru memberikan perlindungan lebih lanjut bagi ribuan warga Suriah itu? Hanya waktu yang akan menjawab.