Anggota DPR Kritik Pengeluaran Rp 8,5 Miliar untuk Mobil Dinas Gubernur Kaltim

Sebelumnya, Gubernur Rudy Mas'ud telah membela keputusannya. Ia menyatakan pengadaan mobil dinas itu sudah sesuai aturan dan dilakukan untuk menjaga marwah provinsi Kaltim.

Penjelasan rinci lebih dulu datang dari Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. Ia mengatakan rencana ini sudah melalui pertimbangan matang, mengutamakan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja sang kepala daerah.

Alasannya, medan di Kaltim dikenal ekstrem. Kendaraan operasional gubernur harus tangguh, mampu menjangkau wilayah terpencil dengan kondisi jalan yang seringkali memprihatinkan.

“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok,” jelas Sri Wahyuni.

“Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif.”

Jadi, di satu sisi ada tuntutan efisiensi dan keprihatinan atas anggaran yang dipangkas. Di sisi lain, ada argumen kebutuhan operasional di lapangan yang berat. Perdebatan ini tampaknya masih akan berlanjut.