Fokusnya jelas. Kapasitas aparatur desa di wilayah tertinggal harus ditingkatkan agar lebih profesional. Di sisi lain, lewat BNPP, pemerintah akan melatih manajemen strategis untuk 1.200 camat. Mereka juga berencana membangun 20 unit kantor baru di lokasi prioritas. Harapannya, pelayanan publik bisa lebih baik.
Ada lagi program baru yang bakal diluncurkan: BERAKSI, singkatan dari Berdaya, Akuntabel, Sinergis. Intinya program ini ingin menyelaraskan rencana pembangunan desa dengan agenda nasional yang jadi prioritas.
"Program ini juga menyasar penguatan layanan dasar melalui optimalisasi Posyandu untuk penurunan stunting serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih," jelas Wiyagus.
Lebih jauh, Wiyagus menegaskan komitmennya. Kemendagri akan terus dampingi desa-desa tertinggal secara teknis. Jangan sampai mereka berjalan sendiri tanpa arah yang jelas. Desa harus jadi motor penggerak kesejahteraan yang berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, ia mengajak semua pihak berkolaborasi. "Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi, demi mewujudkan Indonesia yang lebih merata menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
Artikel Terkait
Polisi Gagalkan Peredaran Narkoba Etomidate Lewat Vape di Jakarta Pusat
BSKDN Perkuat Peran Analis Kebijakan sebagai Think Tank Daerah
BNN dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 4.080 Butir Ekstasi Disamarkan sebagai Gaun Pengantin
Riset: Gubernur DKI Pramono Anung Pimpin Keterlibatan Publik di Media Sosial