Menlu RI Tegaskan Komitmen HAM dan Soroti Isu Palestina di Dewan HAM PBB

Dari Jenewa, Menteri Luar Negeri Sugiono menyuarakan komitmen Indonesia di panggung dunia. Ia menegaskan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia tetap menjadi prioritas, baik di dalam negeri maupun dalam pergaulan internasional.

Pernyataan tegas itu disampaikannya dalam High Level Segment Sidang ke-61 Dewan HAM PBB, yang berlangsung di Swiss pada Senin, 23 Februari 2026. Forum ini digelar di tengah situasi global yang penuh gejolak.

“Kepercayaan yang diberikan kepada kami, terutama di tengah ketidakpastian global yang begitu mendalam, adalah tanggung jawab besar yang kami junjung dengan penuh kesungguhan,”

Demikian kata Sugiono, merujuk pada posisi Indonesia yang tahun ini memegang Presidensi Dewan HAM PBB. Baginya, isu HAM bukan cuma wacana. Ia menekankan, hak asasi manusia harus berakar pada martabat kehidupan nyata mulai dari urusan perut, kesehatan, sampai kesempatan untuk maju.

“Perluasan akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bukan sekadar persoalan kebijakan, melainkan perwujudan hak-hak dasar,”

ujarnya lagi. Menurutnya, hal-hal mendasar itulah yang justru sering terlupakan.

Di tingkat nasional, pemerintah sedang getol menyusun Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) generasi keenam. Tujuannya jelas: memperkuat koordinasi dan akuntabilitas. Tak hanya itu, reformasi hukum lewat pengesahan KUHP dan KUHAP yang baru juga jadi perhatian serius.

Namun begitu, tantangan di luar negeri tak kalah kompleks. Sugiono lantas menyoroti pentingnya Dewan HAM PBB menjaga netralitas dan transparansi. Di tengah polarisasi geopolitik yang kian panas, lembaga ini harus tetap objektif.

Indonesia juga menyampaikan sikapnya mengenai beberapa isu panas. Untuk Myanmar, dukungan penuh diberikan pada Konsensus Lima Poin ASEAN. Sementara untuk Palestina, sikap Indonesia tetap konsisten dan jelas.

“Terkait rakyat Palestina, Indonesia menegaskan kembali dukungan yang teguh dan konsisten atas hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut,”

tegas Menlu Sugiono.

Sebagai penutup, ia menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkolaborasi dengan semua anggota dewan. Kerja sama internasional dan semangat multilateralisme, kata dia, harus terus diperkuat. Itulah cara menghadapi ketidakpastian zaman sekarang.