Di tingkat nasional, pemerintah sedang getol menyusun Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) generasi keenam. Tujuannya jelas: memperkuat koordinasi dan akuntabilitas. Tak hanya itu, reformasi hukum lewat pengesahan KUHP dan KUHAP yang baru juga jadi perhatian serius.
Namun begitu, tantangan di luar negeri tak kalah kompleks. Sugiono lantas menyoroti pentingnya Dewan HAM PBB menjaga netralitas dan transparansi. Di tengah polarisasi geopolitik yang kian panas, lembaga ini harus tetap objektif.
Indonesia juga menyampaikan sikapnya mengenai beberapa isu panas. Untuk Myanmar, dukungan penuh diberikan pada Konsensus Lima Poin ASEAN. Sementara untuk Palestina, sikap Indonesia tetap konsisten dan jelas.
“Terkait rakyat Palestina, Indonesia menegaskan kembali dukungan yang teguh dan konsisten atas hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut,”
tegas Menlu Sugiono.
Sebagai penutup, ia menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkolaborasi dengan semua anggota dewan. Kerja sama internasional dan semangat multilateralisme, kata dia, harus terus diperkuat. Itulah cara menghadapi ketidakpastian zaman sekarang.
Artikel Terkait
Balita Tertabrak Mobil Bantuan Gizi di Indramayu, Kondisi Mulai Pulih
Pemerintah Pastikan Biaya Tambahan Haji Rp1,77 Triliun Tak Bebani APBN
Ombudsman RI Baru Fokus Benahi Internal dan Dampingi Program Pemerintah
Bantuan Logistik Tiba Lewat Laut untuk Korban Gempa Susulan Batang Dua