Wamen Sos Soroti Dua PR Besar Sekolah Rakyat: Gedung dan Nasib Lulusan

Di Hotel Ciputra Cibubur, Bekasi, suasana evaluasi Program Sekolah Rakyat berlangsung serius. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dalam pertemuan Selasa (23/12) itu, dengan gamblang menyebut dua pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda lagi. Pertama, soal percepatan pembangunan gedung sekolah yang permanen. Kedua, dan ini krusial, tentang nasib lulusannya. "Mereka harus dapat jalan keluar yang jelas agar tidak kembali terjerembap dalam kemiskinan," tegasnya.

“Jadi, dua hal ini yang menjadi PR besar,” ujar Agus Jabo.

“Satu adalah pembangunan sekolah permanen, yang kedua adalah hilirisasi. Untuk bisa hilirisasi yang kualitatif harus plus-plus. Kurikulumnya, proses belajar-mengajarnya, dan fasilitas pendukungnya, harus unggulan.”

Menurutnya, evaluasi kali ini tak boleh cuma berkutat pada urusan administrasi yang berbelit. Ada persoalan strategis yang mesti diantisipasi dari sekarang. Apalagi, mandat Presiden untuk memperluas program ini ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sudah di depan mata. Bayangkan skalanya.

“Kalau di Indonesia ada 514 kota/kabupaten, artinya ada 514 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia,” katanya.

“Siswanya seribu, kuotanya ada 500 ribu lebih siswa yang nanti akan kita urus. Itu bukan persoalan yang gampang.”

Laporan dari Gugus Tugas sendiri mengonfirmasi bahwa pembangunan sekolah permanen masih tersendat. Kebanyakan masih berstatus rintisan, belum punya gedung tetap. Ini jelas butuh tindakan nyata, bukan sekadar laporan yang rapi. “Harus menghasilkan perbaikan nyata dan sistemik. Sistemnya harus clear,” tegas Agus Jabo.

Di sisi lain, nasib lulusan jadi perhatian utama. Keberhasilan Sekolah Rakyat, bagi Agus Jabo, bukan cuma dilihat dari nilai ujian. Tapi dari apa yang terjadi setelah mereka keluar. “Apabila siswa-siswanya diterima di perguruan tinggi yang hebat, baik di dalam maupun di luar negeri, bisa bekerja bagi yang mau bekerja, itu indikatornya,” jelasnya. Intinya, program ini harus jadi jembatan untuk memutus rantai kemiskinan, bukan sekadar tempat duduk-duduk belajar.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kualitasnya harus benar-benar diutamakan. Meski diperuntukkan bagi anak dari keluarga kurang mampu, proses belajarnya harus istimewa. Penguatan akademik, karakter, plus keterampilan vokasi yang sesuai kebutuhan industri.

Agus Jabo berharap evaluasi ini jadi pijakan untuk keputusan yang lebih tepat. Fokusnya satu: memutus transmisi kemiskinan lewat pendidikan berkualitas. Ia juga mengapresiasi kerja keras Gugus Tugas selama ini. “Evaluasi ini akan jadi kompas penguatan tata kelola untuk tahun depan,” ucapnya.

“Kesuksesan Sekolah Rakyat adalah lulusannya bisa menggraduasi dirinya, menggraduasi keluarganya. Supaya tujuan presiden memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan ini, betul-betul bisa terwujud.”

Saat ini, Sekolah Rakyat sudah ada di 166 titik, menampung sekitar 15.820 siswa. Mereka didukung oleh lebih dari 10.500 guru dan ribuan tenaga kependidikan. Angka yang tidak kecil.

Dalam acara itu, Agus Jabo juga menyempatkan memberi penghargaan. Kepala Sekolah Terbaik jatuh kepada Zulhafni Marizah (SRMA 30 Padangsidimpuan), Candra Lestianta (SRMA 34 Lebak), dan Asis Prasetyo (SRMA 32 Lampung Selatan). Untuk kategori PPK Terbaik, diraih Bambang Giantara, Fitmansyah, dan Jasmanto. Sementara gelar Koordinator Wilayah Terbaik diberikan kepada Fajar Wahyu Hermawan, Dardo Pratistyo, dan Serimika Br. Karo.

Pertemuan yang digelar secara hybrid itu juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi Kementerian Sosial, termasuk Staf Khusus Menteri dan Plt. Inspektur Jenderal yang juga Ketua Gugus Tugas, Dody Sukmono. Semua hadir dengan satu perhatian yang sama: memastikan Sekolah Rakyat benar-benar memberi jalan terang.