Pascabencana Sumatera, Satgas Fokus pada Membangun Lebih Tangguh

Gedung Sasana Bhakti Praja di Kementerian Dalam Negeri jadi saksi bisu rapat penting pekan lalu. Di sana, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar menggelar koordinasi. Sorotan utama? Pendekatan "membangun lebih baik dan lebih tangguh" ketimbang sekadar mengembalikan keadaan seperti semula.

Dalam struktur satgas itu, Kementerian Sosial mendapat mandat sebagai Koordinator Bidang Sosial. Tugasnya cukup luas. Mulai dari pemulihan trauma psikologis warga, perbaikan sarana sosial dan budaya, hingga dukungan di sektor kesehatan, pendidikan, dan tentu saja, penguatan lembaga-lembaga sosial di daerah yang porak-poranda.

Ketua Tim Pengarah, Menko PMK Pratikno, tegas menyampaikan filosofi kerja mereka. "Kita bukan hanya sekadar membangun seperti semula," ujarnya pada Kamis (15/1/2026).

"Tapi kita harus berkomitmen untuk membangun lebih baik dan lebih tangguh, artinya tangguh untuk menghadapi bencana di masa depan."

Menurutnya, kunci dari semua ini ada pada data. Ia menegaskan pentingnya satu data tunggal yang terintegrasi sebagai pondasi kebijakan. "Misi utamanya adalah mempunyai data tunggal dengan dashboard yang terintegrasi supaya intervensinya akurat dan akuntabilitasnya bisa dijaga maksimal," terang Pratikno.

Nah, sebagai koordinator, Kemensos sudah bergerak. Intervensi mereka bertahap, dari perlindungan darurat, rehabilitasi, sampai nanti pada pemberdayaan ekonomi. Angkanya tidak kecil. Hingga akhir Desember tahun lalu, bantuan logistik yang disalurkan mencapai 223 ribu lebih paket. Ada juga beras reguler sebanyak 118 ribu kilogram, ditambah puluhan ribu paket sembako. Untuk memastikan perut terisi, 42 dapur umum dioperasikan, didukung 648 relawan Tagana yang menjangkau lebih dari 110 ribu jiwa.

Di sisi lain, dukungan tak berhenti di logistik. Santunan diberikan kepada keluarga korban meninggal, total Rp 1,665 miliar untuk 111 jiwa. Sementara untuk rehabilitasi sosial, bantuan ATENSI senilai lebih dari Rp 1,54 miliar sudah disalurkan. Bantuan ini diatur berdasarkan asesmen kebutuhan, mencakup banyak hal: dari nutrisi dan obat-obatan, perlengkapan sekolah, layanan kesehatan, sampai alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Tapi, bencana selalu meninggalkan jejak yang dalam, terutama di sektor ekonomi. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti ancaman ini. "Jumlah angka kemiskinan akan semakin meningkat," katanya dengan nada prihatin.