Komisi Informasi Pusat akhirnya memutuskan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI diperintahkan untuk membuka hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang ditempuh pegawai KPK. Putusan ini disampaikan dalam sidang sengketa informasi yang digelar Senin lalu di Jakarta.
Ketua Majelis Komisioner, Rospita Vici Paulyn, dengan tegas menyatakan perintah itu. “Memerintahkan termohon (BKN RI) untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon… hanya kepada pemohon,” ujarnya. Sidang itu sendiri disiarkan secara langsung dan dipantau banyak pihak.
Pemohonnya adalah Ita Khoiriyah dan Hotman Tambunan. Mereka berdua mewakili 57 mantan pegawai KPK yang dinyatakan gagal dalam TWK kontroversial itu. Tes itu sendiri digelar pada 2021, dalam proses alih status menjadi ASN, yang berujung pada pemecatan mereka.
Menurut Vici, dasar hukum pembukaan informasi ini merujuk pada UU Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya. Mekanismenya pun harus mengacu aturan yang berlaku.
Di sisi lain, bagi para korban, keputusan ini seperti secercah harapan. Ita menyebutnya sebagai sebuah kemajuan. “Ini bentuk kemajuan bagi upaya pemulihan 57 korban TWK KPK,” katanya. Perjuangan mereka untuk mendapat keadilan sudah berlangsung hampir lima tahun.
Hotman punya pandangan yang lebih luas. Baginya, ini bukan sekadar kemenangan personal.
“Ini tidak hanya kemenangan milik korban TWK saja. Tapi merupakan kemenangan bagi segala bentuk intimidasi dan manipulasi terhadap pemberantasan korupsi serta demokrasi,” tegas Hotman.
Suara lain datang dari Laksa Anindito, Ketua IM57 Institute. Ia berpendapat putusan KI ini seharusnya menghilangkan keraguan. Menurutnya, kini tak ada lagi alasan bagi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menunda pemulihan status 57 mantan pegawai KPK tersebut. Putusan ini dianggapnya sebagai penegasan yang sangat jelas.
Perjalanan kasus ini masih panjang, memang. Namun, putusan KI Pusat ini setidaknya membuka jalan. Sebuah langkah kecil yang bermakna besar dalam perjuangan panjang melawan ketertutupan informasi.
Artikel Terkait
Menteri Keuangan Israel Ultimatum Hamas: Serahkan Senjata atau Hadapi Pendudukan Gaza
Menlu RI Tegaskan Komitmen HAM dan Soroti Isu Palestina di Dewan HAM PBB
Ramadhan di Tenda Bencana: Solidaritas yang Tetap Hidup di Tengah Runtuhnya Rumah
Iran dan Rusia Sepakati Kesepakatan Senjata Rahasia Senilai Setengah Miliar Euro