Indonesia Tegaskan Dukungan Tak Tergoyahkan bagi Palestina di Sidang Dewan HAM PBB

Jenewa Di bawah langit kelabu kota Jenewa, Sidang ke-61 Dewan HAM PBB resmi dibuka. Momentum ini dimanfaatkan betul oleh Indonesia, yang tahun ini memegang tampuk kepresidenan di dewan bergengsi tersebut. Menteri Luar Negeri Sugiono, dengan nada tegas namun berwibawa, langsung menyasar isu yang tak pernah sepi: Palestina.

Dalam pidatonya, Senin (23/2/2026) lalu, Sugiono menegaskan kembali posisi Indonesia yang ia sebut "tidak tergoyahkan". Dukungan bagi kemerdekaan dan hak-hak dasar rakyat Palestina bukanlah hal baru, tapi konteks kepemimpinan Indonesia kali ini memberi bobot yang berbeda. "Indonesia menegaskan kembali dukungan yang tidak tergoyahkan terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina," ujarnya, seperti disiarkan langsung UN Web TV.

Suaranya lantang di ruang sidang. Ia tak cuma bicara prinsip. Ada desakan konkret untuk segera menghentikan eskalasi kekerasan yang korban sipilnya terus berjatuhan. Gencatan senjata mendesak untuk diwujudkan.

Di sisi lain, pidato Menlu RI itu juga menyentuh hal yang lebih mendasar: akses bantuan kemanusiaan. Ia mendesak komunitas internasional untuk memastikan jalur logistik yang cepat, aman, dan tanpa hambatan. Politik atau kepentingan militer, menurutnya, tidak boleh menghalangi bantuan untuk mereka yang terdampak.

Lalu, jalan keluar seperti apa? Bagi Sugiono, perdamaian di Timur Tengah mustahil tercapai tanpa diplomasi yang kredibel. Solusi dua negara, atau two-state solution, tetap ia anggap sebagai fondasi satu-satunya bagi perdamaian yang adil dan langgeng. "Kita harus menegakkan hukum humaniter internasional. Itu adalah kewajiban kolektif kita bersama," tegasnya di sidang yang juga menandai 20 tahun usia Dewan HAM PBB tersebut.

Visi kepemimpinan Indonesia pun coba ditawarkan. Di hadapan para delegasi dari berbagai penjuru dunia, Sugiono berargumen bahwa tantangan global saat ini butuh pendekatan berbasis kepercayaan dan saling menghormati. Bukan paksaan. "Solusi yang bertahan lama tidak dipaksakan, tetapi dibentuk melalui kepercayaan serta rasa saling menghormati," tambahnya. Dialog yang jujur, katanya, adalah kunci merespons krisis HAM di mana pun.

Sidang yang akan berlangsung beberapa pekan ke depan ini agendanya padat. Selain isu Palestina, sejumlah topik krusial akan dibahas. Mulai dari perlindungan hak anak dan penyandang disabilitas, upaya pencegahan praktik mutilasi alat kelamin perempuan (FGM), hingga peninjauan situasi HAM di sejumlah negara yang jadi perhatian PBB.

Langkah diplomasi Indonesia di Jenewa ini jelas bukan sekadar ritual. Ia mencerminkan peran strategis Jakarta di panggung multilateral, berusaha menjaga stabilitas dan mendorong keadilan. Tindak lanjutnya, tentu, yang akan dinanti.

Penulis: Fityan
Editor: Redaktur TVRINews