MURIANETWORK.COM - Uni Eropa memperketat pertahanan wilayah udaranya menyusul serangkaian insiden pelanggaran oleh drone asing. Strategi baru yang dipresentasikan Komisioner UE di Strasbourg, Rabu (11/02), bertujuan memperkuat deteksi, pencegahan, dan respons terhadap ancaman drone berbahaya melalui peningkatan kerja sama antarnegara anggota dan penguatan regulasi.
Gelombang insiden sepanjang 2025, termasuk masuknya drone Rusia ke wilayah Polandia dan gangguan di bandara-bandara Denmark, telah menambah desakan bagi langkah-langkah konkret. Ancaman terhadap infrastruktur kritis seperti bandara dan pelabuhan kini mendorong blok 27 negara itu untuk menyusun pendekatan yang lebih terpadu dan tangguh.
Strategi Baru: Dari Deteksi Hingga Netralisasi
Rencana yang digulirkan Komisi Eropa tidak hanya berfokus pada aspek militer. Strategi ini mencakup peningkatan sistem peringatan dini, pengetatan aturan untuk drone sipil, serta pembentukan pusat keunggulan anti-drone. Ada pula dorongan untuk pengadaan bersama teknologi pertahanan dan peningkatan produksi industri drone dalam negeri Eropa, yang bertujuan menciptakan kemandirian strategis.
Koordinasi yang lebih erat antara otoritas sipil dan militer menjadi tulang punggung rencana ini. Henna Virkkunen, Komisioner UE untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, menekankan kompleksitas ancaman yang kerap menyasar target sipil.
"Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menggabungkan berbagai tindakan dan memastikan sektor swasta, otoritas sipil, serta militer bekerja bersama," tuturnya. "Dengan begitu kita benar-benar dapat mengidentifikasi, mendeteksi, dan jika perlu, menetralkan drone tersebut."
Perubahan Arah dalam Kebijakan Keamanan UE
Para pengamat melihat langkah ini sebagai sinyal pergeseran signifikan. Chris Kremidas-Courtney, peneliti tamu senior di European Policy Center, menilai dokumen strategi ini menunjukkan ambisi baru Brussels di bidang keamanan yang biasanya lebih didominasi oleh negara-negara anggota secara individual.
"Ini rencana yang serius. Uni Eropa kini semakin terlibat dalam pertahanan dan keamanan," jelasnya. Ia menambahkan, rencana membangun kapasitas komando dan kendali Eropa yang berdaulat untuk melacak dan menangani drone di kawasan menunjukkan tingkat ambisi yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa jalan menuju implementasi operasional masih panjang. Banyak dari proposal ini masih bersifat regulatif dan bergantung pada kemauan politik serta partisipasi sukarela masing-masing ibukota.
"Banyak bahasanya berkaitan dengan penilaian risiko dan skema sertifikasi," ujar Kremidas-Courtney, seraya menilai UE masih beroperasi dalam zona nyaman regulasinya.
Artikel Terkait
Kontroversi Penalti Akhiri Upaya Timnas Indonesia di Final FIFA Series
Angin Puting Beliung Terjang Kudus, 221 Rumah Rusak di Empat Desa
DKI Mulai Bangun Zebra Cross di Tebet, Respons Atas Inisiatif Warga
Guru MTs di Depok Diduga Sebar Brosur Jasa Seksual, Mengidap HIV Sejak 2014