Anggota DPR Apresiasi Respons Cepat Pertamina Tangani Bencana di Sumbar, Aceh, dan Sumut

MURIANETWORK.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan apresiasi atas respons cepat PT Pertamina dalam penanganan bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (11 Februari 2026), menyusul langkah perusahaan yang dinilai sigap menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bantuan logistik ke wilayah terdampak.

Apresiasi untuk Respons Cepat di Tengah Bencana

Andre Rosiade, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, mengungkapkan apresiasinya langsung kepada jajaran direksi Pertamina. Ia menekankan bahwa kehadiran dan responsivitas BUMN tersebut sangat terasa di lapangan, khususnya dalam memastikan suplai BBM untuk operasi posko-posko bantuan berjalan lancar. Menurut politisi dari daerah rawan bencana ini, langkah cepat Pertamina menunjukkan komitmen nyata perusahaan dalam mendukung pemerintah menangani dampak bencana alam.

"Saya mengucapkan terima kasih atas gerak cepat Pertamina membantu permasalahan bencana di Sumatera Barat, juga Aceh, dan Sumut. Saya merasakan betul bagaimana cepatnya respons Pertamina," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

Ia secara khusus menyoroti kinerja jajaran Pertamina di daerah, termasuk General Manager wilayah Sumbar, yang dinilainya tanggap dalam memenuhi setiap permintaan bantuan dari lokasi bencana.

Command Center dan Tantangan Penegakan Hukum

Di luar respons kebencanaan, Andre juga mengapresiasi inisiatif Pertamina membangun command center di kantor wilayah Sumbar. Pusat kendali ini, menurut laporan yang diterimanya, memungkinkan pemantauan kondisi riil di seluruh SPBU dan mendeteksi indikasi penyalahgunaan, seperti praktik mobil lansir yang mengalihkan BBM subsidi.

"Saya sudah dapat laporan bahwa sudah ada command center di kantor Pertamina Sumbar. Dengan itu kita bisa memantau siapa saja yang mengisi dan siapa saja yang dicurigai sebagai mobil lansir," tuturnya.

Namun, Andre dengan tegas menyatakan bahwa teknologi pemantauan saja tidak cukup. Ia menggarisbawahi sebuah pekerjaan rumah besar: lemahnya penegakan hukum. Pertamina, sebagai perusahaan, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang terdeteksi.

"Pertamina tidak punya tangan untuk melakukan penegakan hukum. Kalau ada mobil yang diduga mobil lansir, Pertamina tidak bisa menangkap," jelasnya.

Usulan Perpres dan Integrasi dengan Aparat

Menyikapi kendala tersebut, Andre Rosiade mengusulkan dua langkah strategis. Pertama, ia mendorong Pertamina untuk secara resmi mengusulkan kepada Presiden penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang lebih tegas. Aturan ini diharapkan dapat mengatur pengawasan dan memberikan payung hukum yang kuat untuk menindak penyalahgunaan BBM subsidi, yang kerap bocor untuk kepentingan tambang ilegal atau industri.

Kedua, ia mengusulkan agar command center ke depan tidak hanya diisi oleh personel Pertamina, tetapi juga mengintegrasikan aparat penegak hukum dalam sebuah kelompok kerja khusus. Dengan kolaborasi ini, ketika terdeteksi pelanggaran di suatu SPBU, aparat terdekat seperti Polsek atau Koramil dapat segera bergerak melakukan pengecekan dan tindakan hukum.

"Supaya BBM subsidi tidak lagi dinikmati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Rakyat jangan sampai terus mengantre atau kesulitan mendapatkan BBM," tegasnya menutup paparan.

Sebagai penutup, Andre kembali menyampaikan penghargaannya kepada seluruh jajaran Pertamina dan Pertamina Patra Niaga atas kontribusi mereka, sekaligus mengingatkan perhatian terhadap kebutuhan depo di Air Bangis yang masih perlu penyelesaian.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri memastikan komitmen perusahaan untuk senantiasa hadir bagi masyarakat Indonesia, termasuk dalam situasi darurat dan kebencanaan.