Mantan Kepala LKPP Ungkap Celah Kemahalan Harga di E-Katalog

MURIANETWORK.COM - Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto, mengungkapkan bahwa sistem e-katalog tetap memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kemahalan harga. Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan kesaksian di persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekknologi (Kemendikbudristek). Roni menekankan bahwa kendali utama atas kewajaran harga sebenarnya berada di tangan kementerian selaku pengguna anggaran.

Kontrol Harga Ada di Tangan Pengguna Anggaran

Dalam keterangannya, Roni Dwi Susanto menjelaskan bahwa meskipun e-katalog menyediakan daftar harga, sistem ini tidak serta-merta menjamin harga yang paling kompetitif. Menurutnya, kewenangan LKPP terbatas karena harga yang tercantum berasal dari Suggested Retail Price (SRP) yang ditetapkan produsen. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memastikan harga wajar sepenuhnya bergantung pada langkah-langkah verifikasi yang dilakukan oleh kementerian terkait.

“Masih bisa terjadi kemahalan harga. Karena itulah Kemendikbudristek yang harus melakukan kontrol melalui kajian harga, survei pasar, dan pembentukan harga lainnya,” tuturnya dalam persidangan, Selasa (11/2/2026).

Peran Krusial Pejabat Pembuat Komitmen

Melihat mekanisme tersebut, Roni menilai peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kementerian menjadi sangat sentral. PPK tidak bisa hanya mengandalkan harga yang tertera di katalog elektronik. Mereka dituntut untuk proaktif melakukan pengecekan lapangan dan negosiasi, terlebih untuk pengadaan dalam volume besar.

“Pada proses pengadaan atau pembelian, PPK wajib melakukan pengecekan. Betul tidak SRP ini masih sama atau ada yang lebih murah dari pasar? Apalagi pembelian dalam jumlah banyak, PPK disarankan melakukan negosiasi karena harga yang tertera adalah satuan tertinggi,” jelas Roni.