Berdasarkan pemetaan tersebut, teridentifikasi 52 daerah terdampak yang tersebar di tiga provinsi. Dari data itu, kondisi di Provinsi Aceh dinilai paling parah dibandingkan wilayah lainnya. Fakta di lapangan ini kemudian menjadi dasar penentuan prioritas penanganan.
“Sehingga semua kekuatan kemudian difokuskan ke Aceh, tanpa menafikan Sumatera Barat dan Sumatera Utara, ada alokasi pembagian tugas,” jelasnya, menegaskan bahwa penanganan tetap dilakukan secara proporsional di semua wilayah.
Koordinasi Lintas Kementerian untuk Pemulihan
Sebagai orang yang ditunjuk memimpin Satgas, Tito segera menggelar serangkaian rapat intensif dengan kepala daerah dan pihak terkait. Ia juga turun langsung ke lokasi bencana untuk melihat kondisi sebenarnya, sebuah langkah yang dianggapnya vital untuk perencanaan yang tepat.
“Dari situ kita bisa melihat benar atau tidak masalahnya dan kemudian kita melakukan pembagian tugas,” tuturnya mengenai pentingnya asesmen lapangan.
Pembagian tugas itu diwujudkan dalam bentuk koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Masing-masing institusi pemerintah diberi tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya. Kementerian Pekerjaan Umum menangani rehabilitasi infrastruktur, sementara Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM berkonsentrasi menghidupkan kembali pasar dan roda ekonomi masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan memastikan layanan kesehatan, termasuk operasional rumah sakit, dapat berjalan normal. Dengan pendekatan terpadu ini, pemerintah berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif, menjangkau aspek fisik, ekonomi, dan sosial para korban.
Artikel Terkait
Ratusan Anak Jakarta Nobar Pelangi di Mars, Wagub Rano Karno Dorong Planetarium Jadi Bioskop Edukatif
Korlantas Siap Terapkan One Way Nasional di Tol Trans Jawa Jika Arus Balik Membeludak
Pemerintah Tegaskan Subsidi BBM Belum Dibatasi, Harga Dipertahankan
Debut Herdman di Kandang, Timnas Indonesia Hadapi Saint Kitts & Nevis